Michael Sianipar merespons langkah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memblokir Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik Federasi Futsal Indonesia (FFI). Michael menilai pernyataan Kemenkumham mengenai pergantian ketua umum yang hanya dapat diproses melalui Kongres Luar Biasa (KLB) menegaskan status kepengurusan hasil KLB 2024.
“Membaca rilis Kemenkumham, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkumham adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB,” ujar Michael, Selasa (17/11).
Menurut Michael, hal ini justru memperkuat status quo bahwa Surat Keputusan (SK) Kemenkumham yang sah adalah yang berasal dari kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024, dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir.
“Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum,” jelasnya.
Michael juga menyampaikan bahwa FFI telah mengajukan Surat Keberatan dan Laporan ke Komite Etik PSSI. “Jika diperlukan, tentu kami bisa melaporkan ke BAKI hingga ke Court of Arbitration for Sports di bawah FIFA,” ucapnya.
Laporan FFI sebelumnya menyoroti dugaan pelanggaran Statuta PSSI oleh Pimpinan PSSI terkait pengeluaran SK penetapan Pelaksana Tugas (Plt) di FFI secara sepihak dan tanpa dasar. FFI meminta pemeriksaan independen terhadap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi terkait terbitnya Surat Keputusan pemecatan Michael.
FFI menegaskan upaya konstitusional ini tidak ditujukan untuk menyerang personal maupun menjegal mekanisme demokrasi organisasi, termasuk pelaksanaan KLB FFI yang diinginkan pemilik suara. Laporan ini bertujuan menguji kepatuhan prosedur, tata kelola, serta batas kewenangan pejabat PSSI mengacu pada Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA terkait pelaksana tugas Ketua FFI dan pemberhentian Michael.









