Teknologi

Komdigi Ungkap Tiga Prinsip Utama Pengaturan Platform Digital di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Digital membeberkan tiga prinsip kunci dalam mengatur platform digital demi persaingan adil dan inovasi di era ekonomi digital.

Komdigi Ungkap Tiga Prinsip Utama Pengaturan Platform Digital di Indonesia
Ilustrasi platform digital global (Foto: IST)

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menguraikan tiga prinsip fundamental yang akan menjadi landasan dalam pengaturan platform digital di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Prinsip-prinsip ini mencakup keterbukaan kesempatan bagi seluruh pelaku usaha, penciptaan persaingan yang adil, serta penyediaan kepastian regulasi yang tidak menghambat inovasi dan investasi.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan, dengan mempertimbangkan karakteristik unik pasar Indonesia. Pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan perusahaan platform semata, tetapi juga membuka ruang pertumbuhan bagi konsumen, pedagang, pengemudi, dan penyedia layanan pendukung lainnya.

“Arah dari Menteri (Menteri Komunikasi dan Digital) sangat jelas. Kita mengatur pasar ketika terjadi kegagalan pasar. Jika tidak ada kegagalan pasar, biarkan pasar berjalan. Pertama, membuka kesempatan bagi semua pihak. Kedua, selalu memastikan adanya persaingan yang adil. Ketiga, jangan pernah membuat regulasi yang tidak dapat diprediksi,” ujar Edwin dalam keterangan persnya, Minggu (15/11/2026).

Edwin menjelaskan bahwa ketiga prinsip tersebut sangat krusial mengingat ekonomi digital Indonesia memiliki karakteristik pasar multipihak yang saling terhubung. Perubahan kebijakan pada satu platform dapat menimbulkan dampak luas terhadap berbagai kelompok pelaku usaha dan konsumen dalam ekosistem yang sama.

Sebagai contoh dalam perdagangan daring, aktivitas ekonomi melibatkan tidak hanya perusahaan platform dan pedagang, tetapi juga pengemudi sepeda motor, pengemudi truk, serta penyedia jasa logistik. Oleh karena itu, kebijakan persaingan harus mampu memperhitungkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

“Karena ini merupakan ekonomi multipihak, ketika kita berhadapan dengan perdagangan daring, kita juga berhadapan dengan pengemudi sepeda motor, pengemudi truk, para pedagang, dan pihak-pihak lainnya. Kita harus memperlakukan mereka sebagai pihak yang memiliki kepentingan masing-masing,” jelasnya.

Perkembangan ekonomi digital juga telah mentransformasi pola persaingan usaha, terlihat jelas pada layanan transportasi dan pengiriman daring yang awalnya berakar dari konsep ekonomi berbagi (*sharing economy*) dan ekonomi gig (*gig economy*). Kini, ekonomi tersebut telah berevolusi menjadi apa yang disebut sebagai ekonomi yang bergantung pada platform, di mana permintaan dan penawaran pasar sangat dipengaruhi oleh insentif yang ditawarkan oleh platform-platform besar.

Untuk itu, pemerintah berkomitmen memastikan persaingan tetap terjaga demi memberikan layanan dengan harga kompetitif bagi konsumen, serta kesempatan ekonomi yang proporsional bagi pedagang dan mitra pengemudi.

Integrasi Vertikal dan Potensi Hambatan Persaingan

Komdigi juga menyoroti potensi integrasi vertikal yang berlebihan pada platform digital. Penguasaan teknologi, layanan, dan data oleh perusahaan tertentu berisiko membatasi kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk bersaing dan berinovasi.

Edwin memberikan contoh praktik pemasangan aplikasi bawaan (*pre-installed applications*) pada perangkat telepon seluler. Praktik ini dapat membatasi ruang persaingan bagi penyedia layanan alternatif.

“Sebagai contoh, ketika kita membeli telepon seluler, perangkat tersebut sudah dilengkapi sistem operasi dan aplikasi browser yang semuanya dibuat tertutup. Hal seperti itu tidak menciptakan persaingan yang adil,” katanya.

Lebih lanjut, integrasi vertikal yang tidak terkendali berpotensi menghambat penyebaran teknologi, memusatkan sumber daya, mempersulit tata kelola data, serta mengurangi kemampuan Indonesia dalam menangkap nilai ekonomi dari perkembangan industri digital.

Meskipun demikian, Edwin mengingatkan agar pemerintah tidak menerapkan regulasi secara berlebihan. Kebijakan persaingan digital Indonesia harus disesuaikan dengan struktur pasar dan karakteristik masyarakat domestik, bukan sekadar meniru pendekatan negara lain seperti Australia atau Eropa.

“Kita harus sangat berhati-hati dalam mengatur ekonomi digital di Indonesia. Karakteristiknya sangat berbeda dengan Australia atau Eropa. Karena itu, pengaturannya harus dicermati secara terperinci karena struktur pasar dan karakteristik masyarakat di Indonesia juga berbeda dengan negara-negara tersebut,” tegasnya.

Proyeksi Pertumbuhan E-Commerce dan Tantangan Regulasi

Sektor *e-commerce* diproyeksikan tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, dengan target pertumbuhan 16% menjadi US$119 miliar pada tahun 2026, meningkat dari US$102 miliar pada 2025. Proyeksi ini berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2026 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company.

Namun, sektor ini menghadapi tantangan regulasi yang signifikan di Indonesia, termasuk kebijakan baru seperti pajak *e-commerce*, biaya *seller*, serta rencana pengaturan kurir dan mitra pengemudi.

Partner Bain & Company, Willy Chang, meyakini bahwa sektor *e-commerce* akan terus tumbuh karena belanja daring dan penggunaan layanan transportasi serta pengantaran berbasis aplikasi telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit berubah drastis.

“Karena itu, kami berharap pertumbuhan ekonomi digital, termasuk *e-commerce*, dapat tetap terjaga di kisaran 16%. Selain itu, tantangan yang dihadapi industri juga dapat menjadi kesempatan untuk memanfaatkan *artificial intelligence* (AI) dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas,” ujar Willy saat pemaparan Laporan e-Conomy SEA 2026 di Jakarta.

Willy menilai bahwa berbagai regulasi baru memang menjadi tantangan bagi pelaku industri digital, baik *e-commerce* maupun *ride-hailing*. Namun, perusahaan digital akan terus berupaya mencari solusi agar tetap dapat memberikan layanan terbaik bagi konsumen, *merchant*, maupun mitra pengemudi.