Pemerintah berencana untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite pada tahun 2026. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap peningkatan konsumsi masyarakat yang signifikan. Penyesuaian kuota dilakukan setelah sebagian pengguna BBM nonsubsidi beralih ke Pertalite akibat adanya kenaikan harga bahan bakar jenis tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih dalam proses penghitungan kebutuhan tambahan kuota Pertalite. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan BBM tersebut hingga akhir tahun.
“Ada kenaikan (kuota). Karena ada kenaikan, pasti akan terjadi penambahan kuota. Masih kami kaji,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (23/10/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi Pertalite ini berkaitan erat dengan perpindahan pola konsumsi dari pengguna BBM dengan nilai oktan (RON) 92, seperti Pertamax, ke Pertalite yang memiliki RON 90. Perubahan ini terjadi setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan, yang dipicu oleh gejolak harga minyak dunia akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian alokasi Pertalite agar sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat yang kini meningkat dari perkiraan awal. Evaluasi mengenai tambahan kuota ini dijadwalkan akan dilakukan pada akhir Oktober 2026. Pemerintah juga telah memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung penyesuaian alokasi tersebut.
“Untuk pertalite nanti coba saya akan melakukan exercise di akhir bulan ini, ya. Memang ada terjadi peningkatan,” tambahnya.
Konsumsi Pertalite Melonjak 12,92 Persen
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat adanya peningkatan kebutuhan Pertalite. Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengungkapkan bahwa rata-rata penyaluran Pertalite sebelum kenaikan harga Pertamax adalah sekitar 75.795 kiloliter (kl) per hari.
Namun, konsumsi Pertalite mulai menunjukkan peningkatan setelah harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Pada periode tersebut, rata-rata penyaluran Pertalite mencapai 82.760 kl per hari, yang berarti ada peningkatan sebesar 9,19 persen dibandingkan kondisi sebelum kenaikan harga Pertamax.
Peningkatan ini berlanjut pada Juli 2026, di mana konsumsi Pertalite mencapai 85.589 kl per hari, atau meningkat 12,92 persen dari rata-rata awal. Meskipun pada Agustus 2026 rata-rata penyaluran sedikit menurun menjadi 84.368 kl per hari, jumlah tersebut masih tetap lebih tinggi dibandingkan konsumsi sebelum kenaikan harga BBM nonsubsidi.
| Periode | Penyaluran per hari | Kenaikan |
| Sebelum kenaikan Pertamax | 75.795 kl | – |
| 10 Juni 2026 | 82.760 kl | 9,19% |
| Juli 2026 | 85.589 kl | 12,92% |
| Agustus 2026 | 84.368 kl | 11,31% |
Persentase kenaikan tersebut dihitung dengan menggunakan rata-rata penyaluran sebelum kenaikan harga Pertamax sebagai pembanding. Angka untuk bulan Agustus didasarkan pada data volume penyaluran yang dilaporkan oleh BPH Migas.
Tambahan Kuota Pertalite Masih dalam Perhitungan
Kementerian ESDM hingga kini belum menetapkan besaran tambahan kuota Pertalite yang akan diberikan pada tahun 2026. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pemerintah masih melakukan perhitungan mendalam terkait kebutuhan tambahan alokasi BBM.
“Masih dihitung ya, sekarang yang kita proses untuk tambahan yang solar dulu ya,” kata Laode, pada Sabtu (24/10/2026).
Laode juga belum dapat memastikan apakah penambahan kuota Pertalite akan mencapai 10 persen dari alokasi tahun 2026 yang saat ini sebesar 29,27 juta kiloliter. Sementara itu, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyampaikan bahwa proses evaluasi kebutuhan tambahan kuota Pertalite masih berlangsung hingga akhir bulan Oktober.
“Itu kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri. Jadi, lagi dilakukan evaluasi sampai dengan akhir bulan ini,” ujar Yuliot.
Hingga Sabtu (24/10/2026), rencana penambahan kuota Pertalite masih dalam tahap evaluasi. Pemerintah belum mengumumkan secara resmi jumlah tambahan kuota maupun jadwal pasti pemberlakuan penyesuaian tersebut. Keputusan akhir mengenai tambahan alokasi Pertalite akan sangat mempertimbangkan hasil perhitungan kebutuhan konsumsi masyarakat serta kesiapan anggaran pemerintah.
