Nama Komjen Hendro Pandowo menjadi sorotan setelah Polri menunjuknya untuk memimpin sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso. Sidang itu digelar secara tertutup pada Selasa, 17 November 2026, di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri, Jakarta Selatan. Majelis memeriksa dugaan pelanggaran etik Eko terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Divpropam pernah menjadi tempat Hendro bertugas sebagai Kepala Biro Provos. Sebelum memimpin sidang etik Eko, perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu juga pernah menjabat Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, dan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.
Mengawali Karier di Polda Jawa Barat
Hendro lahir di Malang, Jawa Timur, pada 12 Januari 1969. Setahun setelah lulus dari Akpol, ia mengawali karier sebagai perwira pertama di Polda Jawa Barat. Di wilayah itu, ia kemudian menjabat Kapolres Purwakarta pada 2009 dan Kapolres Bandung pada 2010.
Pada 2014, Hendro mendapat penugasan sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat. Saat menduduki jabatan tersebut, ia turut menangani serangan di kawasan Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, pada Januari 2016. Hendro kemudian kembali ke Jawa Barat untuk menjabat Kapolrestabes Bandung.
Dari Divpropam hingga Kapolda Bangka Belitung
Hendro mulai menjabat Kepala Biro Provos Divpropam Polri pada 2018. Ia juga pernah memimpin Satuan Tugas Antimafia Bola sebelum mendapat penugasan sebagai Wakapolda Metro Jaya pada 2020. Tiga tahun kemudian, ia menjadi Staf Ahli Sosial dan Budaya Kapolri.
Pada 29 Juli 2024, Hendro resmi menjabat Kapolda Kepulauan Bangka Belitung setelah serah terima jabatan dari Irjen Tornagogo Sihombing di Mabes Polri. Ia memimpin kepolisian di provinsi tersebut hingga rotasi September 2025. Saat itu, Polri memutasinya menjadi perwira tinggi Bareskrim dan menunjuk Irjen Viktor Theodorus Sihombing sebagai penggantinya.
Menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum
Setelah bertugas di Bareskrim, Hendro menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum. Dalam jabatan tersebut, ia membuka kegiatan reviu laporan keuangan Kementerian Hukum untuk semester II tahun anggaran 2025 di Depok pada Februari 2026.
Hendro kemudian kembali ke Bareskrim sebagai perwira tinggi. Dari posisi itu, ia ditunjuk menjadi ketua majelis yang memeriksa dugaan pelanggaran etik Eko Hadi Santoso.
Memimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Hendro menjabat ketua Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) sekaligus anggota dalam sidang tersebut. Hendro didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota dan tiga anggota komisi lainnya.
Eko, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, diperiksa atas sejumlah dugaan pelanggaran, antara lain penyalahgunaan wewenang, tindakan yang tidak sesuai prosedur, dan permufakatan untuk melakukan akses ilegal. Dalam keterangannya pada Selasa pagi, Polri menyatakan pemeriksaan masih berlangsung.









