Bisnis

RUU Kadin Baru Akan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Bisnis

Draf RUU Kadin menyertakan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi dan arbitrase untuk kepastian iklim usaha.

RUU Kadin Baru Akan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Bisnis
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto. (Foto: ANTARA/HO-BNI)

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan memuat ketentuan baru terkait pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Lembaga ini dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antaranggota melalui mediasi maupun arbitrase secara cepat dan profesional.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menjelaskan bahwa mekanisme resolusi konflik internal dunia usaha ini merupakan salah satu substansi utama dalam draf RUU Kadin. Regulasi yang merupakan inisiatif DPR RI ini disusun dalam 13 bab dan 43 pasal.

“Kehadiran mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih pasti,” ujar Adisatrya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Pembaruan Payung Hukum Setelah Hampir Empat Dekade

Pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dinilai mendesak untuk menyelaraskan kerangka hukum organisasi dengan dinamika ekonomi modern. Pergeseran struktur industri, integrasi perdagangan global, akselerasi digitalisasi, serta tuntutan keberlanjutan dan daya saing menuntut Kadin untuk bertransformasi menjadi institusi yang lebih relevan dan adaptif.

Selain mengatur pembentukan lembaga penyelesaian sengketa bisnis, draf RUU Kadin juga mempertegas aspek kelembagaan penting lainnya. Pokok-pokok pengaturan tersebut mencakup kejelasan kedudukan Kadin, penguatan fungsi advokasi kebijakan, pembinaan dan pendampingan pelaku usaha, penegakan kode etik, pembentukan majelis kehormatan, hingga integrasi sistem data dan informasi dunia usaha.

Penyerahan DIM Pemerintah dan Target Penyelesaian

Pemerintah secara resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kadin kepada Komisi VI DPR RI. Sejumlah poin masukan strategis dari pemerintah meliputi penegasan posisi Kadin sebagai induk organisasi dunia usaha yang mandiri, kejelasan fungsi kelembagaan, serta keselarasan dengan kewenangan kementerian sektoral, khususnya dalam penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).

Pemerintah juga menyoroti aspek penguatan peran keanggotaan serta tata kelola dan pengawasan organisasi. Menyusul diterimanya DIM, Komisi VI DPR RI menyatakan kesiapannya untuk segera melanjutkan pembahasan bersama pemerintah dalam tahapan Pembicaraan Tingkat I. Parlemen menargetkan proses pembahasan RUU Kadin ini dapat dirampungkan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, yang telah menjadi payung hukum Kadin Indonesia selama hampir 40 tahun, dinilai memiliki keterbatasan dalam menjawab tantangan bisnis kontemporer. Regulasi yang lahir pada era ekonomi konvensional ini belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan seperti perdagangan lintas batas berbasis digital (e-commerce), standar hijau global (ESG), serta dinamika dualisme atau friksi internal organisasi.

Melalui penyusunan RUU Kadin yang baru, pembentuk undang-undang berupaya memperkuat tata kelola kelembagaan agar Kadin berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah yang solid sekaligus wadah pemersatu pengusaha nasional. Penambahan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa sejalan dengan praktik terbaik kamar dagang di berbagai negara maju, di mana sengketa komersial dapat diselesaikan di luar pengadilan secara efisien tanpa merusak hubungan bisnis jangka panjang.