Internasional

COP31 di Antalya: Jebakan Elektrifikasi Tanpa Dekarbonisasi yang Merusak Iklim

Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya menawarkan elektrifikasi, namun tanpa kewajiban energi bersih, yang justru menguntungkan industri fosil dan memperparah krisis iklim global.

COP31 di Antalya: Jebakan Elektrifikasi Tanpa Dekarbonisasi yang Merusak Iklim
Dosen FEB Universitas Padjadjaran dan Anggota Focus Group Lingkungan Hidup dan Transisi Energi PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

Antalya, Turki menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang dihadiri delegasi dari hampir dua ratus negara pada 6–20 November 2026. Pertemuan di bawah naungan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) ini berfokus pada satu agenda krusial: percepatan transisi energi. Tuan rumah mengusung konsep electrify (elektrifikasi) sebagai solusi futuristik. Menteri Lingkungan Hidup Turki sekaligus Presiden COP31, Murat Kurum, mempromosikan era kelistrikan sebagai langkah positif bagi lingkungan.

Namun, ambisi ini menyimpan kontradiksi mendasar. Proposal utama Turki, yang dikenal sebagai ”35 by 35”, menargetkan peningkatan porsi listrik dalam konsumsi energi final global dari 20% menjadi 35% pada tahun 2035. Meskipun angka tersebut tampak signifikan di atas kertas, draf kesepakatan tersebut tidak mensyaratkan bahwa pasokan listrik itu harus berasal dari sumber energi bersih. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai agenda sebenarnya di balik perundingan, yang diduga lebih mengutamakan penyelamatan industri daripada pemulihan ekologis.

Ketika kemajuan iklim hanya diukur dari volume megawatt yang terhubung ke jaringan tanpa memperhatikan sumber pembangkitnya, listrik yang dihasilkan dari batu bara dan gas pun dapat dicatat sebagai sebuah progres. Kompromi dalam COP31 ini tampaknya dirancang untuk mencapai kesuksesan semu tanpa mengubah status quo. Negara-negara yang sangat bergantung pada batu bara dapat dengan mudah menandatangani komitmen elektrifikasi tanpa harus berkomitmen untuk menghentikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mereka. Ironi ini semakin terlihat jelas mengingat kedua negara pengarah presidensi, Turki dan Australia, masih sangat bergantung pada energi fosil. Batu bara masih mendominasi sepertiga pasokan listrik Turki dan lebih dari 40% kelistrikan Australia.

Kompromi yang dicapai di Antalya ini tentu menjadi kabar baik bagi para pelaku industri energi dan pertambangan di Indonesia. Di saat produsen batu bara global mulai mengurangi ekspansi, kapasitas batu bara domestik Indonesia justru terus meningkat pesat.

Lonjakan produksi batu bara ini berakar dari paradoks industrialisasi di Indonesia. Seiring dengan upaya Indonesia dalam hilirisasi nikel untuk mendukung rantai pasok kendaraan listrik global, berbagai smelter nikel raksasa membutuhkan pasokan listrik baseload yang stabil dan konstan. Mengingat jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, industri terpaksa membangun pembangkit listrik mandiri yang terisolasi, yang dikenal sebagai captive power. Antara Juli 2024 dan Juli 2025, kapasitas PLTU off-grid ini mengalami lonjakan signifikan, dari 4,49 gigawatt menjadi 19,3 gigawatt. Ironisnya, PLTU captive, yang menyumbang 80% dari total penambahan kapasitas batu bara nasional, mayoritas terkonsentrasi di wilayah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, pusat industri nikel.

Ekspansi sektor energi fosil ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2025 dan 2026. Dengan dukungan dari Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek-proyek yang sedang dalam antrean diprediksi akan meningkatkan total kapasitas PLTU captive hingga melampaui 31 gigawatt, sebuah peningkatan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan kapasitas pada tahun 2023.

Kompromi yang dicapai di Antalya pada akhirnya menyoroti dualitas dalam industrialisasi hijau Indonesia. Di satu sisi, Indonesia bercita-cita menjadi pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Namun di sisi lain, fondasi produksinya justru sangat bergantung pada batu bara. Sementara itu, skema pendanaan global seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) berjalan lambat akibat pencairan dana yang tersendat dan celah regulasi yang memungkinkan pengecualian PLTU captive.

Di tengah lanskap COP31 yang dinilai suram, muncul transaksi hijau yang selektif, seolah membangkitkan optimisme. Indonesia dan Norwegia mengumumkan pencatatan kontribusi berbasis hasil tahap kelima (RBC 5) di sektor kehutanan senilai US$ 100 juta untuk periode 2021–2023. Norwegia bahkan menaikkan harga karbon menjadi 10 dolar AS per ton CO2 ekuivalen, sehingga total kontribusinya mencapai US$ 316 juta.

Secara diplomatik, kesepakatan yang terjadi pada 12 November lalu tersebut tampak gemilang. Namun, dari perspektif ekonomi politik, skema ini mengungkap cara kerja pasar karbon yang cenderung mengabaikan akar permasalahan emisi. Emisi yang berhasil dicegah di sektor kehutanan mendapatkan kompensasi yang besar, sementara emisi yang terus dihasilkan dari cerobong PLTU captive dibiarkan berlanjut.

Asimetri ini memperkuat kritik dari para pegiat lingkungan bahwa pendanaan iklim global bersifat pilih-pilih. Imbalan cenderung mengalir ke sektor kehutanan yang relatif mudah diverifikasi, sementara arsitektur bisnis batu bara tetap utuh. Dengan hanya menanggung 10 juta ton dari total 270 juta ton reduksi emisi yang diklaim Indonesia, insentif ini hanya bersifat kosmetik di tengah ekspansi fosil yang sistemik.

Ketidakkonsistenan kebijakan ini semakin terlihat dengan peristiwa sehari sebelumnya, 11 November 2026, saat Indonesia menandatangani transaksi karbon perdana di COP31. Melalui Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PLN dan Global Green Growth Institute (GGGI) yang didukung dana NACA dari Norwegia, PLN berhak mengklaim reduksi emisi dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung hingga tahun 2038 sebesar 12 juta ton CO2 ekuivalen.

Bagi PLN, kesepakatan ini memang menjadi preseden baru karena dana karbon mulai menyentuh sektor ketenagalistrikan. Namun, di sinilah jebakan carbon lock-in mulai menyusup. Pendanaan dialokasikan untuk menambah kapasitas energi bersih, tetapi sama sekali tidak menyentuh mandat untuk menghentikan operasional aset PLTU yang sudah ada. PLN didorong untuk membangun panel surya, sementara kontrak batu bara jangka panjang dengan skema take-or-pay tetap berjalan tanpa kewajiban untuk menghentikan operasional turbin fosil.

Transisi energi diakui dan dibiayai, namun dipisahkan secara paksa dari pertanyaan paling fundamental: aset kotor mana yang harus dihentikan? Oleh karena itu, COP31 di Antalya kemungkinan tidak akan dikenang karena ambisinya dalam menyelamatkan bumi, melainkan karena kejujurannya sebagai perhelatan iklim yang enggan menyebut kata ”fosil”. Selama para pembuat kebijakan terus bersembunyi di balik mantra elektrifikasi yang menyesatkan, transisi energi hanyalah sebuah upacara penundaan yang dilembagakan secara elegan.

Dosen FEB Universitas Padjadjaran dan Anggota Focus Group Lingkungan Hidup & Transisi Energi PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).