Internasional

Prabowo Desak Penyelesaian Code of Conduct Laut China Selatan di Hadapan PM Li Qiang

Presiden Prabowo Subianto mendesak percepatan perundingan Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan di KTT ASEAN-China, menekankan hukum internasional dan sentralitas ASEAN.

Prabowo Desak Penyelesaian Code of Conduct Laut China Selatan di Hadapan PM Li Qiang
Presiden Prabowo Subianto berbicara saat KTT ke-29 ASEAN-China di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026). (Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto mendesak percepatan perundingan Pedoman Perilaku (Code of Conduct/CoC) di Laut China Selatan dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-China di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026). Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian KTT ke-49 ASEAN dan KTT terkait lainnya yang berlangsung pada 14–17 November 2026.

Berbicara langsung di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN dan Perdana Menteri Republik Rakyat China (RRT) Li Qiang, Presiden Prabowo menegaskan bahwa perumusan pedoman perilaku di perairan strategis tersebut wajib berlandaskan pada hukum internasional dan prinsip Sentralitas ASEAN. “Kita menantikan penyelesaian negosiasi kode etik (CoC) yang efektif dan substantif serta sesuai dengan hukum internasional. Komitmen berkelanjutan China terhadap proses ini akan memperkuat rasa saling percaya dan berkontribusi pada masa depan kawasan kita yang menjanjikan,” ujar Presiden Prabowo dalam sesi tertutup KTT ke-29 ASEAN-China.

Terkait dinamika geopolitik di Laut China Selatan, Presiden Prabowo menekankan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa secara damai harus senantiasa dijadikan fondasi utama. Menurutnya, terobosan nyata dalam proses negosiasi sangat bergantung pada kuatnya kehendak politik (political will) dari seluruh negara anggota ASEAN maupun China, disertai komitmen konsisten untuk menempatkan Sentralitas ASEAN sebagai pijakan kerja sama kawasan.

Seruan serupa turut disuarakan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah penyelenggara KTT. Presiden Marcos Jr., yang memimpin jalannya KTT ke-29 ASEAN-China bersama PM Li Qiang, menyoroti urgensi perampungan perundingan CoC dalam pidato pembukaannya. Dalam paparannya, Presiden Marcos Jr. menggarisbawahi pentingnya sikap menahan diri, rasa saling menghormati antarnegara, serta implementasi kerja sama konkret guna menjaga stabilitas dan perdamaian regional, khususnya di perairan Laut China Selatan.

“Dengan berlandaskan pada pedoman yang diadopsi pada 2023, kita telah melangkah maju menuju penyusunan code of conduct yang substantif dan efektif, serta selaras dengan hukum internasional termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Bahkan, di tengah ketidakpastian di kawasan maupun dunia, ASEAN dan China terus menemukan titik temunya dan menjalin kerja sama yang nyata,” tutur Presiden Marcos Jr.

Sebagai bagian dari agenda diplomatiknya di Manila pada Senin (16/11/2026), setelah menghadiri KTT ke-29 ASEAN-China, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri jamuan makan malam kenegaraan (Gala Dinner) KTT ke-49 ASEAN di Kota Pasay, Metro Manila, pada malam harinya.

Perundingan mengenai Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan merupakan kelanjutan dari Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea/DOC) yang ditandani oleh ASEAN dan China pada 2002. Berbeda dengan DOC yang bersifat deklarasi politik tidak mengikat, CoC dirancang untuk menjadi kerangka aturan main yang mengikat secara hukum (legally binding) guna mencegah insiden militer, mengelola potensi konflik wilayah, serta menjamin kebebasan navigasi dan penerbangan di salah satu jalur perdagangan maritim tersibuk di dunia.

Pada 2023, di bawah keketuaan Indonesia di ASEAN, para menteri luar negeri ASEAN dan China berhasil mengadopsi Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive Code of Conduct in the South China Sea untuk mempercepat putaran negosiasi yang sempat melambat akibat perbedaan pandangan mengenai cakupan geografis dan status hukum kesepakatan. Indonesia, meskipun bukan merupakan negara pengklaim (non-claimant state) dalam sengketa teritorial Laut China Selatan, memiliki kepentingan strategis langsung untuk menjaga stabilitas kawasan serta menegakkan hak kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara sesuai ketentuan UNCLOS 1982.