Wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) di Banyuwangi, Jawa Timur, telah berkembang menjadi polemik publik yang luas. Perdebatan ini tidak hanya berfokus pada keselamatan salah satu satwa paling langka di dunia, tetapi juga merambah pada dugaan adanya motif ekonomi dan potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon.
Perbincangan di media sosial menunjukkan bahwa rencana relokasi badak bercula satu ini mulai dipandang secara kritis oleh masyarakat. Sebagian publik mempertanyakan urgensi gagasan tersebut, termasuk kekhawatiran akan adanya agenda tersembunyi yang belum dijelaskan secara gamblang oleh pemerintah. Di tengah isu tersebut, muncul spekulasi mengenai potensi kandungan emas di wilayah Ujung Kulon yang dikaitkan dengan minat investasi pertambangan berskala besar.
Namun, dugaan ini belum disertai bukti konkret yang mengonfirmasi keberadaan perusahaan tambang, aktivitas eksplorasi emas, atau keterkaitan langsung antara kepentingan industri ekstraktif dan rencana pemindahan badak Jawa. Minimnya keterbukaan informasi mengenai landasan ilmiah kebijakan ini memicu kekhawatiran dari berbagai elemen masyarakat.
Gelombang Penolakan dan Sikap Pengelola Kawasan
Penolakan dan desakan evaluasi datang dari berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan, kelompok pemuda, pemerintah daerah, anggota DPRD, tokoh adat Baduy, hingga para ulama di Banten. Mereka menilai langkah relokasi berisiko menimbulkan persoalan ekologis baru jika tidak didukung kajian ilmiah yang komprehensif dan transparan. Di tengah meningkatnya perhatian publik, keterangan resmi dari pihak pengelola kawasan konservasi sangat dinantikan untuk meluruskan asumsi yang berkembang.
Saat dikonfirmasi pada Senin (16/11/2026), Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Ardi Andono, belum memberikan penjelasan substantif terkait polemik tersebut. Melalui pesan singkat WhatsApp, Ardi menginformasikan bahwa dirinya tengah mengikuti agenda rapat di Bogor, Jawa Barat. Ketika dimintai waktu untuk wawancara melalui telepon, ia mengarahkan konfirmasi kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan. “Mohon maaf, kapan-kapan jawabnya, biar isu tidak ke mana-mana,” tulis Ardi dalam pesannya.
Respons tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar di tengah masyarakat, mulai dari kepastian luas zona konservasi TNUK, verifikasi potensi mineral emas, pihak-pihak yang diduga berkepentingan, hingga status tata ruang dan perizinan kawasan. Kejelasan atas hal-hal tersebut dinilai krusial mengingat Ujung Kulon merupakan benteng pertahanan terakhir bagi kelangsungan populasi badak Jawa di alam liar. Tanpa komunikasi publik yang terbuka, ruang spekulasi dikhawatirkan kian melebar dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola konservasi nasional.
Pertimbangan Mitigasi Bencana dan Identitas Daerah
Sebelumnya, wacana pembangunan habitat kedua (second habitat) bagi badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo mencuat sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko kepunahan. Gagasan ini didasari kekhawatiran atas kerentanan geografis Ujung Kulon terhadap bencana alam besar, seperti tsunami akibat gempa bumi megathrust atau erupsi Gunung Anak Krakatau. Konsentrasi seluruh populasi badak Jawa pada satu titik geografis membuat spesies ini sangat rentan punah seketika apabila bencana dahsyat melanda ujung barat Pulau Jawa.
Hashim Djojohadikusumo dalam beberapa kesempatan menyoroti urgensi perlindungan jangka panjang ini, sekaligus menyebut adanya ketertarikan lembaga internasional dan donor global untuk mendukung pendanaan pembangunan kawasan perlindungan baru di Alas Purwo. Namun, kalangan pemerhati satwa mengingatkan bahwa pembentukan habitat kedua membutuhkan prasyarat ekologis yang sangat ketat. Kesiapan daya dukung ekosistem, ketersediaan vegetasi pakan alami, keamanan kawasan dari perburuan, manajemen keragaman genetik, hingga mitigasi risiko penularan penyakit lintas wilayah harus dipastikan secara ilmiah sebelum pemindahan dilakukan.
Sementara itu, bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, badak Jawa memiliki nilai historis dan kultural yang mendalam. Satwa endemik ini tidak hanya menjadi kekayaan keanekaragaman hayati, tetapi juga simbol identitas daerah yang melekat erat dengan Ujung Kulon. Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi menegaskan, keselamatan dan kelestarian badak Jawa harus menjadi prioritas utama. Ia berharap pemerintah pusat tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan memastikan setiap kebijakan berlandaskan kajian ilmiah matang yang melibatkan para pakar konservasi.
Polemik ini menuntut pemerintah untuk menghadirkan transparansi utuh. Pemaparan terbuka mengenai hasil kajian risiko kebencanaan, kesiapan ekologis Taman Nasional Alas Purwo, serta jaminan perlindungan mutlak terhadap status konservasi Taman Nasional Ujung Kulon menjadi kunci agar upaya penyelamatan spesies langka ini bebas dari kecurigaan publik.
Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dikategorikan sebagai spesies Sangat Terancam Punah (Critically Endangered) dalam Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN). Setelah subspesies badak Jawa di Vietnam dinyatakan punah pada 2010, Taman Nasional Ujung Kulon menjadi satu-satunya habitat alami yang tersisa di dunia bagi satwa mamalia besar ini, dengan estimasi populasi yang bertahan di kisaran 70-80 individu. Wacana pencarian habitat kedua telah lama menjadi diskursus dalam Rencana Aksi Konservasi Badak Indonesia, mengingat tingginya risiko kepunahan lokal (single-population risk) akibat bencana alam, wabah penyakit, maupun penyempitan ruang jelajah karena tumbuhan invasif seperti langkap (Arenga obtusifolia). Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi kerap masuk dalam daftar kajian lokasi potensial karena memiliki karakteristik hutan dataran rendah yang relatif serupa secara historis, meski tetap memerlukan evaluasi mendalam terkait adaptasi ekologi dan perlindungan hukum kawasan.









