Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengusulkan pemindahan sejumlah badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Usulan ini sontak memicu perdebatan di media sosial, dengan banyak warganet mempertanyakan kesesuaian Alas Purwo sebagai habitat baru bagi satwa langka tersebut, serta menyoroti upaya perlindungan yang telah berjalan di Ujung Kulon.
Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa kelayakan Alas Purwo sebagai habitat kedua badak jawa belum dapat dipastikan. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa pemerintah belum menetapkan lokasi pemindahan secara resmi maupun menyusun rencana operasionalnya. Menurutnya, usulan tersebut masih membutuhkan kajian ilmiah mendalam dan persiapan teknis yang matang.
Alasan di Balik Usulan Pemindahan
Hashim Djojohadikusumo menyampaikan gagasan ini dalam pengarahan media Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 yang digelar di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11/2026). Ia menyoroti potensi risiko tsunami akibat gempa bumi atau letusan gunung yang dapat mengancam populasi badak jawa di Ujung Kulon. Kekhawatiran ini semakin menguat mengingat adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada September 2026.
“Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo,” ujar Hashim. Ia menambahkan bahwa pemerintah mulai menawarkan usulan ini kepada calon investor di COP31 melalui skema pendanaan konservasi. Hashim juga merujuk pada kerja sama perlindungan hutan antara Indonesia dan Norwegia sebagai contoh skema pendanaan yang bisa diterapkan.
Respons Warganet dan Tokoh Lokal
Tanggapan publik di media sosial terbagi menjadi dua fokus utama. Sebagian warganet mempertanyakan apakah ancaman dari Gunung Anak Krakatau menjadi alasan yang cukup kuat untuk memindahkan badak jawa. Sementara itu, sebagian lainnya menyoroti pentingnya kesesuaian habitat tujuan serta mendesak perhatian terhadap ancaman perburuan dan perlindungan kawasan yang sudah ada. Kementerian Kehutanan sendiri mengakui bahwa kelayakan Alas Purwo sebagai habitat baru masih perlu dijawab melalui kajian ilmiah.
Penolakan terhadap wacana relokasi ini juga datang dari tokoh pemuda Pandeglang, Bayu Kusuma. Dalam keterangannya pada Sabtu (14/11/2026), Bayu meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut. Ia berpendapat bahwa keberadaan badak jawa di Ujung Kulon memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam bagi masyarakat Pandeglang dan Banten.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang juga menyampaikan kritik serupa. Ketua HMI Cabang Pandeglang, Moh. Ilham, mendesak pemerintah untuk mempublikasikan kajian yang menjelaskan secara rinci apakah kondisi Alas Purwo mampu menunjang kehidupan dan perkembangbiakan badak jawa. Ia juga menyoroti potensi risiko yang mungkin dihadapi satwa selama proses pemindahan dan adaptasi di habitat baru. HMI menyarankan agar pemerintah memprioritaskan perlindungan habitat asli, pengawasan kawasan, serta upaya mitigasi bencana di Ujung Kulon.
Pentingnya Pembahasan Habitat Alternatif
International Rhino Foundation mencatat bahwa Taman Nasional Ujung Kulon adalah satu-satunya habitat alami yang tersisa bagi populasi badak jawa ( Rhinoceros sondaicus ) di dunia. Ketergantungan pada satu kawasan ini membuat seluruh populasi menghadapi risiko tinggi apabila terjadi bencana besar. Selain itu, ancaman perburuan dan keragaman genetik yang terbatas juga menjadi tantangan serius dalam upaya konservasi spesies ini.
Ristianto menjelaskan bahwa pembahasan mengenai habitat alternatif untuk badak jawa telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Beberapa kawasan, seperti Gunung Honje dan Cikepuh, pernah masuk dalam daftar kajian. Khusus untuk Alas Purwo, Kementerian Kehutanan menekankan perlunya penilaian ilmiah untuk memastikan apakah kawasan tersebut dapat mendukung keselamatan dan kelangsungan hidup badak jawa dalam jangka panjang.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa upaya perlindungan badak jawa di Ujung Kulon tetap berjalan secara optimal. Pemerintah menjelaskan bahwa pengembangan habitat kedua dan penguatan perlindungan habitat utama merupakan dua strategi konservasi yang harus dijalankan secara paralel. Hingga keterangan terakhir yang disampaikan Kementerian Kehutanan pada 14 November 2026, Alas Purwo masih berstatus sebagai lokasi yang diusulkan untuk dikaji lebih lanjut.
