Pemerintah belum berhasil menjual aset sitaan yang terkait dengan Tommy Soeharto dengan nilai Rp 2,42 triliun, meskipun telah beberapa kali dilakukan lelang. Hingga November 2026, aset tersebut masih dalam penanganan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan belum diserahkan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Direktur Utama LMAN, Meirijal Nur, menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima penugasan untuk mengelola aset milik putra Presiden ke-2 RI Soeharto tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan aset itu masih menjadi kewenangan DJKN.
“Aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN, masih di DJKN sebagai pengelolaan aset negara ini,” ujar Meirijal dalam sebuah media briefing di Perpustakaan Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026).
Aset tersebut sebelumnya disita oleh pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Penyitaan dilakukan terkait kewajiban PT Timor Putra Nasional (TPN), perusahaan yang dimiliki Tommy Soeharto, yang memiliki tunggakan utang kepada pemerintah sebesar Rp 2,61 triliun.
Nilai taksiran aset yang disita mencapai Rp 2,42 triliun. Aset ini terdiri dari empat bidang tanah dengan luas masing-masing 518.870 meter persegi, 530.125,52 meter persegi, 100.985,15 meter persegi, dan 98.896,70 meter persegi. Total luas keempat bidang tanah tersebut mencapai sekitar 124,89 hektare.
Pemerintah telah berupaya melelang aset tersebut beberapa kali sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban kasus BLBI. Namun, berbagai upaya lelang yang telah dilakukan belum berhasil menemukan pembeli.
Meirijal belum memberikan informasi terbaru mengenai jadwal lelang berikutnya atau rencana penanganan aset tersebut.
Meskipun belum menerima penugasan, Meirijal menyatakan bahwa LMAN siap untuk mengelola aset tersebut apabila pemerintah memutuskan untuk menyerahkannya. Menurutnya, pengelolaan aset negara didasarkan pada potensi pemanfaatannya, terlepas dari latar belakang kepemilikan sebelumnya.
“Mengenai aset Tommy Soeharto, kami dalam melihat aset itu tidak melihat aset siapa. Tapi sepanjang itu memang kita dipercayakan untuk mengelolanya dan kita akan terima itu,” ungkap Meirijal.
Sementara itu, hingga November 2026, LMAN tercatat mengelola sebanyak 335 aset negara yang berasal dari eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), BLBI, bank dalam likuidasi, hingga eks Pertamina. Aset yang dikelola mencakup berbagai jenis properti, mulai dari tanah, apartemen, rumah toko (ruko), hingga gudang. Dari total 335 aset tersebut, sekitar 59,4% atau 199 aset telah dioptimalkan pemanfaatannya.
Meirijal menambahkan bahwa pengelolaan aset negara tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan, tetapi juga mencakup manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diberikan kepada masyarakat.









