Ekonomi

Ekonom Dorong Pengelolaan ULN Berkualitas untuk Jaga Beban Fiskal

Utang Luar Negeri Indonesia naik di Q3-2026. Ekonom sarankan fokus pada proyek produktif dan lindung nilai untuk kelola ULN.

Ekonom Dorong Pengelolaan ULN Berkualitas untuk Jaga Beban Fiskal
Ilustrasi utang pemerintah. (Sumber: CIMB Niaga)

Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 458,9 miliar pada triwulan III-2026. Angka ini mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya yang tercatat US$ 455,4 miliar, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7,2%. Menanggapi tren kenaikan ini, para ekonom menekankan pentingnya penguatan manajemen fiskal guna mengantisipasi potensi risiko ULN.

Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, menyatakan bahwa dengan dinamika makroekonomi dan arah kebijakan fiskal-moneter saat ini, ULN Indonesia diprediksi akan terus tumbuh secara terukur. Namun, pertumbuhan ini harus disertai dengan selektivitas dan pengawasan risiko yang lebih ketat.

“Untuk memastikan bahwa ULN pemerintah maupun korporasi tetap berada pada koridor yang produktif dan tidak menjadi beban fiskal struktural dalam jangka panjang, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar kepatuhan pada batas kuantitatif menuju disiplin manajemen kualitas dan arus kas,” ujar Rahma.

Posisi ULN pemerintah pada triwulan III-2026 tercatat US$ 220,2 miliar, menunjukkan peningkatan dari US$ 216,3 miliar pada triwulan II-2026. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh masuknya modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Sementara itu, posisi ULN swasta pada triwulan III-2026 tercatat US$ 196,3 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar US$ 196,7 miliar. Penurunan ini didorong oleh berkurangnya posisi ULN dari kelompok lembaga keuangan dan kelompok bukan lembaga keuangan.

Rahma menyarankan agar penarikan ULN difokuskan secara eksklusif pada proyek infrastruktur strategis atau investasi modal manusia yang memiliki efisiensi modal dan efek berganda yang tinggi terhadap sektor riil. Ia menekankan bahwa ULN dilarang keras digunakan untuk membiayai belanja rutin operasional yang bersifat konsumtif.

Selain itu, jangka waktu pinjaman harus disesuaikan dengan umur ekonomis proyek yang dibiayai. Proyek infrastruktur jangka panjang idealnya didanai oleh pinjaman konsesi berjangka panjang, bukan utang komersial jangka pendek. Pemerintah dan BUMN dengan eksposur ULN besar juga diwajibkan memperkuat strategi lindung nilai atau hedging secara terstruktur untuk meredam volatilitas nilai tukar rupiah.

Pengelolaan ULN juga perlu mengoptimalkan penggunaan Local Currency Settlement (LCS) atau Local Currency Transaction (LCT), serta penerbitan instrumen pembiayaan dalam mata uang mitra dagang utama untuk meminimalkan currency mismatch. Rahma juga menyarankan pengetatan pengawasan fiskal berbasis Debt Service Ratio (DSR) dan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan perpajakan.

Pemerintah disarankan melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap berbagai skenario terburuk, termasuk depresiasi ekstrem nilai tukar rupiah dan lonjakan suku bunga global. Kapasitas membayar utang pada akhirnya berakar pada penerimaan pajak. Peningkatan produktivitas ekonomi melalui hilirisasi dan perluasan basis pajak domestik akan memperkokoh kapasitas fiskal tanpa harus bergantung pada penambahan utang baru.

Lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta melakukan audit berkala terhadap efektivitas proyek yang dibiayai ULN. Keterbukaan data secara real-time dan komprehensif mengenai profil risiko, biaya dana, dan capaian keluaran dari setiap proyek berbiaya ULN juga penting untuk menjaga kredibilitas fiskal.