Memasuki pertengahan November, pekerja yang menantikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 masih menunggu kepastian pencairan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut penyiapan regulasi dan data calon penerima telah memasuki tahap final. Pemerintah menjadwalkan penyaluran pada November hingga Desember 2026.
Hingga Senin, 16 November 2026, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih akan memvalidasi dan memverifikasi data calon penerima setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelesaikan proses finalisasi.
“Sekarang regulasi dan persiapan datanya sudah masuk tahap final. Tanggal pencairannya sebentar lagi, di bulan November atau Desember tahun ini,” demikian penjelasan Kemenko Perekonomian melalui akun Instagram @perekonomianri.
Kemnaker Akan Memeriksa Kembali Data Calon Penerima
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa Kemnaker akan memutakhirkan dan memeriksa kembali data dari BPJS Ketenagakerjaan sebelum menetapkan penerima. Pemerintah menargetkan BSU kuartal IV 2026 menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja.
Saat ditemui di Bandung pada Sabtu, 14 November 2026, Yassierli mengatakan bantuan belum disalurkan karena proses administrasi masih berlangsung di Kemenkeu.
“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” kata Yassierli kepada ANTARA.
Jadwal dan Skema Pencairan BSU 2026
BSU kuartal IV 2026 mencakup subsidi upah untuk Oktober, November, dan Desember. Pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan untuk tiga bulan dalam satu kali pembayaran.
| Keterangan | Rincian |
|---|---|
| Periode subsidi | Oktober–Desember 2026 |
| Rentang penyaluran | November–Desember 2026 |
| Tanggal pasti pencairan | Belum diumumkan per 16 November 2026 |
| Besaran subsidi | Rp300.000 per bulan selama tiga bulan |
| Total pembayaran | Rp900.000 per penerima, dibayarkan sekaligus |
| Jalur penyaluran | Bank anggota Himbara dan PT Pos Indonesia |
Syarat Penerima BSU Rp900.000
Kriteria penerima mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Pekerja atau buruh yang menjadi calon penerima harus memenuhi ketentuan berikut.
- Warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan, dengan penyesuaian bagi pekerja di wilayah yang upah minimumnya lebih tinggi.
- Tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, atau anggota Polri.
Jika upah minimum kabupaten atau kota (UMK) melebihi Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas ke kelipatan Rp100.000. Di daerah yang tidak menetapkan UMK, batas upah mengacu pada upah minimum provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Kemnaker menggunakan data gaji pokok dan tunjangan tetap yang terakhir dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Status Pengecekan Penerima BSU 2026
Pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri karena Kemnaker menggunakan data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. Laman resmi bsu.kemnaker.go.id sudah menampilkan menu Cek NIK. Per 16 November 2026, Kemnaker masih akan mengumumkan mekanisme pengecekan status penerima melalui laman tersebut.









