Nasional

MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Baru 9 Desember 2026

MPR RI menetapkan sidang paripurna istimewa pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru pada Rabu, 9 Desember 2026, mengisi kekosongan jabatan.

MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Baru 9 Desember 2026
Ketua MPR RI Ahmad Muzani. (Foto: B-Universe/ Ilham Oktafian)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) secara resmi menetapkan jadwal baru untuk sidang paripurna istimewa menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Sidang ini akan diselenggarakan untuk memilih sekaligus melantik wakil presiden (wapres) baru yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan penyesuaian jadwal tersebut diambil sebagai respons atas padatnya agenda kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kesepakatan ini dicapai melalui forum rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna,” ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Muzani menegaskan bahwa sidang paripurna istimewa ini akan merampungkan seluruh rangkaian proses konstitusional suksesi kepemimpinan nasional dalam satu momentum. “Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan sekaligus pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” lanjutnya.

Menunggu Surat Dua Nama Kandidat hingga 25 November 2026

Presiden Prabowo sebelumnya telah mengirimkan surat resmi mengenai permohonan penyesuaian jadwal sidang paripurna. Seluruh fraksi di MPR kemudian menyepakati usulan tersebut secara musyawarah mufakat.

Saat ini, pimpinan MPR tengah menunggu surat resmi berikutnya dari Presiden Prabowo yang akan memuat dua nama kandidat calon wakil presiden. Setelah nama-nama tersebut diterima, panitia verifikasi dan badan pekerja MPR akan segera memproses tahapan penjaringan serta pemeriksaan kelengkapan administratif masing-masing kandidat.

Untuk memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan optimal sebelum hari pelaksanaan sidang, MPR menetapkan tenggat waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden paling lambat pada Rabu, 25 November 2026. “Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” tegas Muzani.

Preseden Ketatanegaraan Pertama sejak Era Reformasi

Muzani menyoroti bahwa proses pengisian kekosongan kursi wakil presiden melalui mekanisme sidang majelis ini merupakan peristiwa bersejarah. Mekanisme ini menjadi praktik ketatanegaraan pertama yang terjadi sejak bergulirnya era Reformasi.

Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya persiapan kelembagaan yang matang serta penyesuaian tata tertib persidangan agar proses transisi berjalan tertib, demokratis, dan lancar hingga Indonesia memiliki wakil presiden definitif yang baru. “Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi. Presiden atau wakil presiden dipilih oleh majelis, baru kali ini dipilih oleh majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” pungkas Muzani.

Setelah amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada kurun waktu 1999 hingga 2002, sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berubah dari yang semula dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Meski demikian, konstitusi tetap mengatur mekanisme khusus apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Sejak diberlakukannya pemilihan presiden langsung pada Pemilu 2004, pasal tersebut belum pernah diimplementasikan secara praktis, sehingga agenda sidang paripurna MPR pada 9 Desember 2026 menjadi preseden konstitusional pertama dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi.