Nasional

MPR Terima Surat Presiden Prabowo, Bahas Jadwal Sidang Pemilihan Wapres

MPR RI menerima surat dari Presiden Prabowo terkait pemilihan wakil presiden dan akan membahasnya dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama fraksi serta kelompok DPD.

MPR Terima Surat Presiden Prabowo, Bahas Jadwal Sidang Pemilihan Wapres
Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). (Foto: B-Universe/ Aurelia Tampubolon)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto yang berkaitan dengan agenda sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden. Surat kenegaraan ini dijadwalkan untuk dibahas dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Senin (16/11/2026) pukul 15.00 WIB.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan surat tersebut oleh Sekretariat Jenderal MPR pada Senin siang sekitar pukul 11.10 WIB. Namun, Muzani belum merinci substansi isi surat sebelum dilakukan pembahasan resmi dalam rapat gabungan.

“Memang tadi kami jam 11.10 terima surat dari Presiden, nanti akan kita bahas di ragab,” ujar Muzani kepada awak media seusai memimpin upacara pelantikan pimpinan MPR RI Pergantian Antarwaktu (PAW) di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Tunggu Hasil Rapat Gabungan

Muzani mengimbau masyarakat dan insan pers untuk bersabar menunggu hasil pembahasan internal dalam rapat gabungan. Keputusan resmi mengenai tindak lanjut surat presiden dan agenda kelembagaan MPR akan disampaikan secara komprehensif setelah forum tersebut selesai.

“Nanti tunggu di ragab, hasil pasti saya umumkan ke kawan-kawan, tetapi mohon sabar sebentar,” katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai apakah surat dari Presiden Prabowo sudah mencantumkan dua nama kandidat calon wakil presiden, Muzani mengaku belum mengetahuinya secara pasti. Ia kembali menegaskan bahwa seluruh poin dalam surat akan dikaji bersama seluruh unsur pimpinan dan anggota MPR dalam rapat gabungan.

Wacana Perubahan Jadwal Sidang Paripurna

Selain substansi surat presiden, rapat gabungan juga berpotensi membahas kepastian waktu pelaksanaan sidang paripurna. Mengenai informasi yang beredar tentang kemungkinan pergeseran jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden, yang semula direncanakan pada 2 Desember 2026 menjadi 9 Desember 2026, Muzani belum memberikan konfirmasi final.

Ia menekankan bahwa setiap keputusan mengenai penyesuaian jadwal sidang paripurna akan ditetapkan secara kolektif dan diumumkan segera setelah rapat gabungan selesai dilaksanakan.

Muzani menjamin transparansi penuh dari lembaga MPR dalam mengawal agenda konstitusional ini. Seluruh hasil keputusan rapat gabungan dipastikan akan disampaikan secara terbuka kepada publik melalui sesi konferensi pers resmi.

“Oh iya pasti, insyaallah. Kan semua harus disampaikan kepada masyarakat ya,” pungkas Muzani.

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusi tersebut mengamanatkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Dalam tata tertib dan praktik ketatanegaraan di MPR, proses ini diawali dengan penyampaian surat resmi dari Presiden kepada pimpinan MPR. Surat tersebut kemudian dibahas dalam rapat gabungan untuk menetapkan jadwal badan pekerja, mekanisme panitia verifikasi persyaratan calon, hingga penentuan tanggal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan. Keterbukaan jadwal dan tahapan persidangan menjadi aspek krusial guna memastikan proses suksesi berjalan tepat waktu sesuai tenggat konstitusional.