Nasional

MPR: Pengganti Gibran Harus Dua Kandidat, Prabowo Ajukan ke Sidang Paripurna

MPR menegaskan Presiden Prabowo Subianto harus mengusulkan dua kandidat calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sesuai UUD 1945. Mekanisme pemilihan masih dibahas.

MPR: Pengganti Gibran Harus Dua Kandidat, Prabowo Ajukan ke Sidang Paripurna
Ketua MPR Ahmad Muzani (kanan) bersama Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana (kiri) dan Bambang Wuryanto (tengah) memimpin rapat gabungan bersama alat kelengkapan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto wajib mengajukan dua nama kandidat calon wakil presiden (wapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Ketentuan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sementara itu, mekanisme pemilihan, termasuk kemungkinan dilakukannya voting, masih dalam tahap pembahasan oleh panitia ad hoc MPR.

Ketua MPR, Ahmad Muzani, menjelaskan bahwa aturan mengenai pengajuan dua kandidat pengganti wapres sudah tertuang dalam konstitusi. Oleh karena itu, MPR akan menjalankan seluruh proses pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Namanya harus dua, sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026).

Ketentuan yang dirujuk Muzani adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal ini mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden berwenang mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.

Muzani menambahkan, MPR telah menetapkan tenggat waktu hingga 25 November 2026 bagi Presiden Prabowo untuk menyerahkan dua nama kandidat pengganti Gibran. “Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” ungkapnya.

Mengenai mekanisme pemilihan, Muzani menyebutkan bahwa teknis penyelenggaraan sidang paripurna, termasuk kemungkinan penggunaan mekanisme voting, akan menjadi tugas panitia ad hoc. Panitia ini nantinya akan memberikan penjelasan terperinci mengenai tata cara pemilihan wapres.

“Soal mekanisme penyelenggaraan Rapat Paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu,” jelasnya.

Muzani menguraikan bahwa panitia ad hoc tersebut akan diketuai oleh Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP. Habiburokhman dan Lestari Moerdijat ditunjuk sebagai wakil ketua panitia.

“Tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto, dengan diisi oleh dua orang wakil ketua,” katanya.

MPR dijadwalkan akan menggelar pemilihan wakil presiden baru pada tanggal 9 Desember 2026. Untuk mendukung proses ini, panitia ad hoc akan beranggotakan 36 orang yang terdiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan MPR.

Selain bertugas menyiapkan mekanisme pemilihan, tim ad hoc juga akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan persyaratan kesehatan kedua kandidat yang diusulkan oleh Presiden Prabowo. Proses verifikasi ini mencakup pemeriksaan berbagai dokumen persyaratan, seperti ijazah, serta penilaian aspek kesehatan para kandidat.

“Soal tim kesehatan apa segala macam juga akan dijelaskan oleh tim verifikasi, karena tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail tentang termasuk ijazah dan seterusnya,” tuturnya.