Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) akan memperketat proses verifikasi terhadap calon wakil presiden (cawapres) yang akan mengikuti mekanisme pemilihan dan penetapan dalam sidang MPR mendatang. Salah satu aspek krusial yang menjadi fokus utama dalam pemeriksaan administrasi tersebut adalah keabsahan riwayat pendidikan para kandidat.
Wakil Ketua MPR RI, Mohamad Sohibul Iman, mengungkapkan bahwa pimpinan MPR telah membentuk tim khusus berupa panitia verifikasi. Tim ini bertugas memeriksa secara menyeluruh rekam jejak serta kelengkapan berkas calon wakil presiden yang nantinya diusulkan oleh presiden. Menurutnya, pemeriksaan mendalam mutlak dilakukan guna mencegah munculnya polemik hukum maupun politik di kemudian hari.
Sohibul menilai langkah pengetatan ini merupakan bagian dari evaluasi serta pembelajaran kelembagaan MPR atas berbagai kontroversi publik yang pernah mencuat pada masa sebelumnya. Oleh sebab itu, tahapan verifikasi dipastikan tidak sekadar menjadi prosedur formalitas belaka, melainkan pembuktian faktual atas seluruh informasi latar belakang para kandidat.
“MPR akan berusaha semaksimal mungkin bahwa verifikasi ini bisa betul-betul sampai detail, supaya nanti ke depan tidak ada persoalan, terutama dari sisi riwayat pendidikan dari para calon itu, supaya nanti tidak terjadi kontroversi,” ujar Sohibul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Pembentukan Dua Panitia Khusus
Lebih lanjut, Sohibul memaparkan bahwa MPR telah menyiapkan dua struktur kepanitiaan guna mendukung kelancaran seluruh rangkaian agenda konstitusional pemilihan wakil presiden. Kedua tim tersebut meliputi panitia ad hoc yang bertanggung jawab mempersiapkan teknis penyelenggaraan sidang paripurna, serta panitia verifikasi yang berfokus pada penelitian dan pengujian keabsahan syarat administratif para calon.
Dengan terbentuknya kedua kepanitiaan tersebut, MPR mulai memasuki tahap persiapan awal menuju proses pemilihan dan penetapan wakil presiden. Tahapan verifikasi faktual ini akan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum majelis menggelar sidang paripurna penetapan.
Dalam susunan kepanitiaan yang telah ditetapkan, Sohibul mengonfirmasi dirinya turut tergabung sebagai salah satu anggota tim verifikasi. Keterangan tersebut disampaikannya seusai resmi dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) menggantikan Hidayat Nur Wahid. Upacara pengucapan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dalam menjalankan mandat konstitusional tersebut, MPR memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap kandidat yang diusulkan memenuhi seluruh persyaratan administratif dan konstitusional sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk integritas rekam jejak dan keabsahan dokumen pendidikan formal.
Ketelitian dalam proses verifikasi administratif menjadi instrumen penting untuk menjaga legitimasi hasil sidang MPR sekaligus mencegah sengketa publik terkait kualifikasi pejabat negara.









