JAKARTA – Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dinilai memiliki kapabilitas mumpuni dalam membangun komunikasi lintas kekuatan politik serta merangkul berbagai kepentingan di tengah dinamika nasional. Kapasitas tersebut dipandang sebagai modal krusial apabila Dasco dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), Benyamin Patondok, seusai membuka Konferensi Daerah V PIKI di Sulawesi Utara, Minggu (15/11/2026).
Politikus Partai Gerindra yang akrab disapa Bento itu menuturkan bahwa Dasco merupakan figur yang mampu menjembatani perbedaan pandangan politik sekaligus menjaga harmonisasi antarkelompok. Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP Gekira) tersebut juga mengamati bahwa selama ini Dasco kerap menjadi salah satu figur andalan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalin komunikasi dengan beragam pemangku kepentingan.
“Selama ini beliau menjadi orang yang diandalkan Pak Prabowo untuk melakukan komunikasi politik dengan semua stakeholder dan berbagai kepentingan politik,” ujar Benyamin dalam keterangannya.
Perpaduan Akademisi, Teknokrat, dan Politisi
Benyamin menjelaskan bahwa kekuatan utama Dasco terletak pada perpaduan latar belakangnya sebagai akademisi, teknokrat, sekaligus politisi. Pengalamannya menjabat selama beberapa periode di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dinilai memberinya pemahaman mendalam mengenai dinamika politik, proses legislasi, hingga mekanisme tata kelola pemerintahan.
Selain rekam jejak di parlemen, Dasco juga dipandang memiliki kepekaan dalam membaca sekaligus mempertemukan kepentingan berbagai kelompok politik. Kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan kalangan elite maupun lintas partai dinilai sangat vital dalam menjaga stabilitas politik nasional.
Menurut Benyamin, seorang pemimpin di tingkat nasional membutuhkan karakter yang mampu merangkul pihak-pihak dengan pandangan berbeda. Posisi wakil presiden tidak cukup hanya memahami konstelasi politik di tingkat pusat, melainkan juga harus mampu memetakan persoalan serta menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di daerah.
Karakter Kepemimpinan dan Penterjemah Kebijakan
Penasihat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) DKI Jakarta itu turut menyoroti pembawaan Dasco yang dinilainya rendah hati dan tidak menonjolkan ambisi pribadi. Ia meyakini Dasco mampu menangkap arah kebijakan serta visi Presiden Prabowo untuk kemudian diterjemahkan secara konkret bagi kepentingan bangsa dan negara.
“Ia adalah tokoh yang luar biasa, rendah hati, tidak ambisius, tetapi memahami apa yang diinginkan Pak Prabowo. Itu bisa diterjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat dan bangsa saat ini,” ungkap Benyamin.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa jangkauan komunikasi Dasco tidak terbatas pada kelompok yang berada di dalam lingkaran kekuasaan semata. Dasco disebut mampu merajut relasi yang konstruktif dengan berbagai elemen bangsa, termasuk pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda dari pemerintah.
Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, Benyamin berharap Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan nama Sufmi Dasco Ahmad apabila di kemudian hari terjadi pergantian pada kursi wakil presiden.
“Saya melihat Dasco adalah figur yang sesuai. Mudah-mudahan aspirasi ini didengarkan Pak Prabowo,” pungkasnya.
Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu tokoh sentral di lingkungan Partai Gerindra sekaligus pimpinan di lembaga legislatif DPR RI yang kerap berperan dalam lobi-lobi politik strategis koalisi pemerintahan. Dalam berbagai momentum politik nasional, ia sering tampil sebagai komunikator yang menjembatani hubungan antara eksekutif, legislatif, maupun elemen masyarakat sipil.
Sementara itu, terkait mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden RI apabila terjadi kekosongan di tengah masa jabatan, konstitusi Indonesia telah mengaturnya secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Hingga saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap berjalan sesuai mandat konstitusional hasil Pemilihan Umum 2024.









