Ekonomi

Utang Luar Negeri Indonesia Naik Menjadi US$458,9 Miliar pada Kuartal III 2026

Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia (ULN) mencapai US$458,9 miliar pada triwulan III 2026, naik 7,2% secara tahunan. Struktur ULN tetap sehat.

Utang Luar Negeri Indonesia Naik Menjadi US$458,9 Miliar pada Kuartal III 2026
Karyawan menghitung uang pecahan dolar Amerika Serikat (AS) dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing Ayu Masagung, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III-2026 mencapai US$458,9 miliar. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar US$455,4 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,2% atau year on year (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perkembangan ULN ini dipengaruhi oleh peningkatan ULN pemerintah yang diimbangi dengan penurunan ULN dari sektor swasta. Rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 30,9% pada triwulan III-2026. Mayoritas ULN didominasi oleh utang jangka panjang yang mencapai 84,3% dari total ULN.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” ujar Ramdan dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (16/11/2026).

Posisi ULN pemerintah pada triwulan III-2026 tercatat sebesar US$220,2 miliar, mengalami peningkatan dari US$216,3 miliar pada triwulan II-2026. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh masuknya modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman. Hal ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” terang Ramdan.

Pemanfaatan ULN pemerintah, yang merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan. Sektor-sektor yang menerima pembiayaan dari ULN pemerintah meliputi jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,8%), jasa pendidikan (16,2%), konstruksi (11,4%), serta transportasi dan pergudangan (8,5%).

Sementara itu, posisi ULN swasta pada triwulan III-2026 tercatat sebesar US$196,3 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada triwulan II-2026 yang sebesar US$196,7 miliar. Penurunan ini didorong oleh berkurangnya posisi ULN dari kelompok lembaga keuangan (financial corporations) dan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

“Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 80,5% dari total ULN swasta,” kata dia.