Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara kumulatif telah menembus angka di atas 20 miliar per triwulan III-2026. Namun, perluasan inklusi digital ini harus dibarengi dengan penguatan perlindungan konsumen.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyampaikan bahwa hingga triwulan III-2026, QRIS telah menjangkau lebih dari 70 juta pengguna dan 49 juta merchant. “Sudah mencapai 49 juta merchant dengan volume transaksi kumulatif lebih dari 20 miliar transaksi,” ujarnya dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen di Hotel Bidakara pada Senin (16/11/2026).
Ia menambahkan bahwa semakin banyak masyarakat, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masyarakat perdesaan, generasi muda, dan lansia, yang bergabung dalam ekosistem pembayaran digital.
“Pengalaman bertransaksi yang aman menjadi kunci membangun kepercayaan. Kepercayaan sudah kita dapatkan tetapi kita tahu itu tidak mudah kita bangunnya bertahun-tahun,” kata Filianingsih.
BI dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan bersinergi erat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Perkembangan risiko digital yang semakin kompleks, dengan penipuan yang makin terorganisasi, lintas batas, dan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti AI, menjadi tantangan tersendiri.
Tantangan utama yang harus diantisipasi adalah kecanggihan modus penipuan serta kemampuan ekosistem dalam mengantisipasi dan merespons risiko yang terus berkembang. “Jadi kami lihat bahwa edukasi konsumen, sistem peringatan dini (early warning system), dan langkah pencegahan oleh penyelenggara serta koordinasi antar lembaga perlu diperkuat supaya bisa lebih mampu memberikan perlindungan yang lebih cepat, terpadu dan efektif,” tutur Filianingsih.
Filianingsih mengutip hasil survei yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia. Survei tersebut menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat menurunkan niat untuk menggunakan pembayaran digital. Kepercayaan konsumen yang tergerus sulit diimbangi dengan manfaat yang dirasakan.
“Reward-reward atau cashback tidak mampu lagi (mengembalikan kepercayaan). Begitu kepercayaan hilang mereka mengatakan balik lagi saja ke cash, tidak pakai digital-digitalan,” katanya.
Penelitian ini selaras dengan kondisi di negara berkembang lainnya, di mana penipuan dapat menghambat perkembangan layanan keuangan digital. Pengalaman buruk dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital.
“Oleh karena itu perluasan akses harus diiringi dengan perlindungan yang efektif agar inklusi digital tidak meningkatkan kerentanan konsumen,” terang Filianingsih.









