Seruan untuk memeriksa ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026. Peristiwa ini kembali mengangkat isu keterbukaan riwayat pendidikan para anggota parlemen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Statistik Politik 2024, tercatat sebanyak 211 dari total 580 anggota DPR RI terpilih periode 2024–2029 tidak mencantumkan latar belakang pendidikan dalam data pencalonan mereka. Angka ini setara dengan 36,38 persen dari keseluruhan anggota.
Salah satu ajakan untuk pemeriksaan ijazah datang dari akun Threads @melindawongso_ pada Kamis (12/11/2026), yang mengajak warganet untuk mendukung pengecekan ijazah anggota DPR. Seruan ini kemudian berkembang menjadi beberapa petisi daring yang menuntut keterbukaan dokumen pendidikan para legislatif.
Salah satu petisi yang muncul di Change.org berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” dibuat pada 12 November 2026. Petisi ini ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta kementerian yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.
Petisi tersebut secara spesifik meminta agar anggota DPR membuka informasi mengenai riwayat pendidikan dan ijazah mereka. Selain itu, petisi ini juga mendorong adanya verifikasi ulang dokumen pendidikan oleh lembaga terkait secara transparan dan independen, serta mengajak anggota DPR untuk memberikan informasi tersebut secara sukarela. Perlu digarisbawahi bahwa seruan pemeriksaan dokumen ini merupakan tuntutan dari sebagian masyarakat dan tidak berarti telah ditemukan adanya pelanggaran atau pemalsuan ijazah oleh anggota DPR.
Data dalam publikasi Statistik Politik 2024 menunjukkan bahwa riwayat pendidikan 211 anggota DPR terpilih tidak tercantum dalam data yang dihimpun selama proses pencalonan. Sementara itu, 369 anggota lainnya telah melampirkan informasi jenjang pendidikan mereka, mulai dari tingkat SMA atau sederajat hingga jenjang doktoral.
Berikut adalah rincian pendidikan anggota DPR RI terpilih periode 2024–2029 berdasarkan publikasi tersebut:
- SMA atau sederajat: 63 orang
- Diploma 3 (D3): 3 orang
- Sarjana (S1): 155 orang
- Magister (S2): 119 orang
- Doktor (S3): 29 orang
- Tidak mencantumkan pendidikan: 211 orang
- Total: 580 orang
Penting untuk membedakan antara informasi pendidikan yang tidak tercantum dalam data publik dan ketidakabsahan dokumen pendidikan. Angka 211 yang tidak mencantumkan pendidikan bukanlah jumlah anggota DPR yang terbukti tidak memiliki ijazah atau menggunakan ijazah palsu. Data ini juga merupakan gambaran anggota DPR terpilih pada Pemilu 2024, bukan hasil audit terbaru terhadap dokumen pendidikan mereka pada November 2026.
Persyaratan pendidikan bagi calon anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa calon anggota DPR harus memiliki pendidikan paling rendah setingkat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sederajat. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban bagi calon anggota DPR untuk memiliki gelar sarjana.
Persoalan transparansi latar belakang pendidikan ini berbeda dengan pemenuhan syarat minimal pendidikan atau proses verifikasi keaslian ijazah. Ketiadaan informasi dalam data publik tidak serta-merta membuktikan bahwa seorang calon anggota legislatif tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Pembahasan mengenai dokumen pendidikan pejabat publik kembali mengemuka setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran menyerahkan surat pengunduran diri tersebut secara langsung. Menurut Muzani, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, meskipun tidak menguraikan alasan spesifik dalam surat pengunduran dirinya.
Perkembangan tersebut menjadi latar waktu munculnya seruan baru mengenai ijazah anggota DPR di media sosial. Namun, pengunduran diri Gibran dan tuntutan verifikasi dokumen pendidikan para legislator merupakan dua isu yang terpisah. Hingga seruan ini mencuat, belum ada keputusan resmi yang memastikan pemeriksaan ulang ijazah seluruh anggota DPR akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari petisi tersebut.
