Dua angka berbeda muncul dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Surabaya pada Kamis (19/11/2026). Perwakilan buruh mengusulkan agar upah minimum kota (UMK) Surabaya 2027 mencapai sedikitnya Rp6.035.680 per bulan, sedangkan asosiasi pengusaha mengajukan angka yang lebih rendah.
Pemerintah Kota Surabaya akan menyampaikan kedua usulan itu kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat Sabtu (21/11/2026). Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, mengatakan hasil rapat sudah diserahkan kepada Wali Kota Eri Cahyadi untuk ditandatangani sebelum dikirim ke provinsi.
“Setelah ditandatangani akan kita sampaikan ke Gubernur (Jawa Timur),” kata Hebi kepada Suara Surabaya, Jumat (20/11/2026).
Dasar Usulan Buruh Surabaya
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Surabaya mengacu pada angka kebutuhan hidup layak (KHL) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut serikat pekerja, kebutuhan hidup layak di Surabaya mencapai Rp6.035.680 per bulan, sedangkan UMK yang berlaku pada 2026 sebesar Rp5.288.796.
Selisihnya mencapai Rp746.884 per bulan. Agar upah minimum menyamai angka KHL tersebut, buruh meminta kenaikan sekitar 14,12 persen dari UMK 2026.
“Buruh Surabaya selama ini harus menanggung kekurangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak,” kata Sekretaris Konsulat Cabang FSPMI Kota Surabaya Nuruddin Hidayat dalam keterangan pers, Rabu (18/11/2026).
Sebelum rapat Dewan Pengupahan, FSPMI juga menyimulasikan kenaikan upah menggunakan inflasi tahunan Surabaya pada September 2026 sebesar 3,68 persen dan pertumbuhan ekonomi kota pada 2025 sebesar 5,87 persen. Menurut Nuruddin, hasil simulasi dengan indeks alfa 0,5 hingga 1 masih menyisakan selisih terhadap KHL. Atas dasar itu, FSPMI meminta gubernur menjadikan Rp6.035.680 sebagai batas bawah UMK Surabaya 2027.
Pertimbangan Pemkot Menjelang Penetapan UMK
Hebi membenarkan bahwa asosiasi pengusaha mengajukan nilai di bawah usulan buruh. Dalam keterangannya pada Jumat, ia belum mengungkap nominal yang diajukan pengusaha.
Menurut Hebi, penetapan upah perlu memperhitungkan kebutuhan pekerja sekaligus kemampuan pelaku usaha, termasuk industri kecil dan mikro. Ia menyoroti risiko pemutusan hubungan kerja apabila kenaikan upah melampaui kemampuan perusahaan. Di sisi lain, ia mengakui bahwa upah yang terlalu rendah akan menyulitkan pekerja memenuhi kebutuhan hidup layak.
Gubernur Jawa Timur dijadwalkan menetapkan UMK pada Rabu (25/11/2026). Hingga Jumat (20/11/2026), besaran UMK Surabaya untuk 2027 masih menunggu keputusan gubernur.









