Ekonomi

UMK Sumbawa 2027 Diusulkan Naik 7 Persen Menjadi Rp2,9 Juta, Ini Penjelasan Disnakertrans

UMK Sumbawa 2027 disepakati naik 7 persen menjadi Rp2,9 juta. Namun, usulan tersebut masih menunggu penetapan UMP NTB.

UMK Sumbawa 2027 Diusulkan Naik 7 Persen Menjadi Rp2,9 Juta, Ini Penjelasan Disnakertrans
Foto: Suara NTB/ils

Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumbawa untuk 2027 mulai menemui titik terang. Dewan Pengupahan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Sumbawa menyepakati usulan kenaikan upah minimum menjadi Rp2,9 juta.

Meski demikian, angka tersebut belum menjadi keputusan final. Pemerintah Kabupaten Sumbawa masih harus menunggu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat (NTB) sebelum mengajukan penetapan UMK kepada gubernur.

Kenaikan Upah Mempertimbangkan Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Suparno, menjelaskan bahwa kesepakatan kenaikan UMK diperoleh melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan.

Usulan tersebut mencerminkan kenaikan sekitar 7 persen dibandingkan besaran upah minimum yang berlaku saat ini. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan angka yang akan diajukan kepada pemerintah provinsi.

Suparno menyampaikan bahwa pembahasan di tingkat kabupaten telah menghasilkan kesepakatan, tetapi pemerintah daerah belum bisa memastikan angka tersebut akan ditetapkan tanpa menunggu keputusan mengenai UMP NTB.

“Hasil rapat bersama dewan pengupahan kita sudah sepakat menaikkan besaran UMK Rp2,9 juta dari besaran saat ini Rp2,7 juta. Tetapi untuk kepastiannya kami masih menunggu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) terlebih dahulu,” kata Suparno kepada Suara NTB, Kamis (19/11).

Dengan demikian, hasil pembahasan Dewan Pengupahan masih menjadi dasar pengajuan, bukan keputusan akhir mengenai besaran upah minimum tahun depan.

Besaran UMK Masih Bisa Berubah Setelah UMP Ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan menyampaikan hasil kesepakatan tersebut kepada pemerintah provinsi untuk diproses lebih lanjut. Namun, besaran yang diusulkan masih memungkinkan mengalami penyesuaian.

Suparno menjelaskan, salah satu faktor yang menentukan adalah kesesuaian antara UMK Sumbawa dan UMP yang nantinya ditetapkan Pemerintah Provinsi NTB.

Apabila angka yang diajukan dinilai terlalu tinggi dibandingkan ketentuan UMP, pemerintah daerah membuka kemungkinan untuk melakukan evaluasi kembali.

“UMK Rp2,9 juta sifatnya baru sebatas usulan ke Gubernur berdasarkan hasil rapat bersama dewan pengupahan. Kami juga tetap melakukan penyesuaian nanti jika besaran itu dianggap terlalu tinggi,” ucapnya.

Karena itu, pekerja maupun perusahaan di Kabupaten Sumbawa masih perlu menunggu proses penetapan di tingkat provinsi untuk mengetahui angka resmi UMK 2027.

Disnakertrans Perhatikan Kemampuan Perusahaan Membayar Upah

Selain pertumbuhan ekonomi dan ketentuan upah minimum provinsi, pemerintah daerah juga mempertimbangkan kondisi dunia usaha. Penyesuaian upah diharapkan tidak membebani perusahaan hingga mengganggu keberlangsungan kegiatan operasional.

Suparno menegaskan, kebijakan pengupahan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan perusahaan. Pemerintah tidak ingin kenaikan upah yang terlalu tinggi justru membuat pelaku usaha kesulitan memenuhi kewajibannya.

Menurutnya, perusahaan yang tidak mampu menanggung beban biaya tenaga kerja berpotensi memilih meninggalkan Sumbawa. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kesempatan kerja dan meningkatkan jumlah pengangguran.

“Semua aspek menjadi pertimbangan kami, kita tidak bisa memaksa kehendak dengan memutuskan tinggi tetapi berdampak ke tenaga kerja. Karena itu akan menimbulkan persoalan baru lagi nanti,” ujarnya.

Pemerintah daerah pun berupaya agar kebijakan UMK tetap memberikan perlindungan terhadap pekerja sekaligus menjaga perusahaan agar mampu melanjutkan kegiatan usahanya.