Pekerja dan buruh yang menantikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kini memiliki acuan waktu pencairan. Melalui unggahan pada Jumat, 20 November 2026, akun Instagram @indonesiago.id menyampaikan bahwa bantuan Rp900 ribu per penerima dijadwalkan disalurkan pada November–Desember 2026.

Pemerintah menyiapkan dua jalur penyaluran, yakni melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Hingga 20 November 2026, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairan. Pekerja dapat mengikuti perkembangan penyaluran melalui portal BSU Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Jadwal Penyaluran BSU 2026
“BSU 2026 Segera Disalurkan! Kenali Syarat dan Cara Cek Penerimanya,” demikian bunyi pengumuman Indonesia.go.id pada halaman pembuka unggahannya. Dalam penjelasan berikutnya, Indonesia.go.id merinci bahwa nilai bantuan dihitung sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Seluruhnya dibayarkan sekaligus, sehingga pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh Rp900 ribu dalam satu kali pencairan.
Pekerja tidak perlu mengajukan pendaftaran mandiri untuk mendapatkan BSU. Data calon penerima berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Dua hal yang menjadi dasar pemeriksaan adalah status kepesertaan pekerja hingga Agustus 2026 dan upah terakhir yang dilaporkan perusahaan.
Syarat Penerima BSU 2026
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 menjadi dasar penentuan penerima subsidi upah. Berikut ketentuan yang berlaku bagi pekerja dan buruh.
| Kriteria | Ketentuan |
|---|---|
| Kewarganegaraan | Warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). |
| Kepesertaan | Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026. |
| Batas upah | Gaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum di wilayah tempat bekerja. |
| Status pekerjaan | Aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri dikecualikan dari program. |
| Prioritas penerima | Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU. |
Bagi pekerja bergaji di atas Rp3,5 juta, lokasi kerja ikut menentukan apakah mereka memenuhi syarat upah. Jika upah minimum kabupaten/kota (UMK) setempat lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas gaji mengikuti UMK tersebut dengan pembulatan ke atas hingga kelipatan Rp100 ribu. Untuk daerah yang tidak menetapkan UMK, acuannya adalah upah minimum provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Sebagai gambaran, jika UMK di tempat kerja sebesar Rp4.750.000, batas upah untuk BSU menjadi Rp4.800.000. Nominal yang dibandingkan dengan batas tersebut adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Cara Memantau Status Penerima BSU 2026
Indonesia.go.id mengarahkan pekerja untuk memantau bsu.kemnaker.go.id. Hingga berita ini diterbitkan, portal bsu.kemnaker.go.id menampilkan menu Cek NIK, disertai pemberitahuan bahwa Kemnaker akan mengumumkan mekanisme pengecekan status penerima. Selama menu itu masih menampilkan pemberitahuan, pekerja perlu menunggu sebelum dapat mengetahui hasil pemeriksaan atas namanya.
Setelah fitur pengecekan tersedia, pekerja dapat membuka menu Cek NIK, lalu memasukkan 16 digit NIK sesuai KTP. Lengkapi data tambahan atau kode keamanan apabila diminta di laman resmi, kemudian tekan tombol pemeriksaan untuk melihat status yang ditampilkan.
Indonesia.go.id juga mengingatkan pekerja agar mewaspadai tautan yang menawarkan pendaftaran atau pencairan BSU. Untuk memperoleh informasi langsung, pekerja dapat mengetik alamat portal resmi di peramban atau menghubungi pusat layanan Kemnaker di 1500 630. Hindari memberikan NIK, nomor rekening, kata sandi, atau kode OTP kepada pihak yang menawarkan bantuan pencairan.









