Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengamankan lima orang terduga pelaku pertambangan tanpa izin (PETI) bersama enam unit alat berat ekskavator di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Penindakan dilakukan pada Rabu (11/11/2026) setelah petugas menemukan aktivitas pertambangan ilegal saat melakukan pemeriksaan lapangan.
Operasi tersebut berlangsung di sekitar wilayah izin PT KEL. Tim Satgas PKH mendapati sejumlah ekskavator yang sedang digunakan untuk aktivitas pertambangan, kemudian melakukan pengamanan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam operasi itu, sejumlah terduga pelaku sempat berusaha melarikan diri dengan menyeberangi sungai untuk menghindari petugas. Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan sehingga lima orang akhirnya diamankan bersama enam unit ekskavator.
Penindakan bermula ketika tim Satgas PKH melaksanakan verifikasi lapangan di sekitar wilayah izin PT KEL, Kabupaten Kotabaru. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan kegiatan pertambangan yang diduga berlangsung tanpa perizinan sesuai ketentuan. Sejumlah alat berat jenis ekskavator terlihat digunakan untuk menjalankan aktivitas pertambangan di lokasi tersebut. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan upaya pengamanan terhadap para terduga pelaku dan alat berat yang berada di kawasan pertambangan.
Proses penindakan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran setelah beberapa orang yang berada di lokasi berusaha meloloskan diri. Mereka mencoba menyeberangi sungai untuk menghindari petugas. Meski demikian, tim Satgas PKH berhasil menggagalkan upaya pelarian tersebut. Hasil operasi itu membuat lima orang terduga pelaku berhasil diamankan bersama enam unit ekskavator yang diduga digunakan untuk kegiatan pertambangan tanpa izin.
Lima Orang dan Enam Ekskavator Diserahkan kepada Polisi
Setelah proses pengamanan selesai, Satgas PKH menyerahkan lima terduga pelaku dan enam unit alat berat kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Penyerahan tersebut dilakukan agar proses penyelidikan dan penegakan hukum dapat dilanjutkan sesuai kewenangan aparat kepolisian. Status hukum para terduga pelaku selanjutnya menjadi bagian dari penanganan perkara oleh penyidik.
Hingga informasi penindakan tersebut dipublikasikan pada Jumat (13/11/2026), belum dijelaskan secara terperinci identitas kelima orang yang diamankan maupun peran masing-masing dalam aktivitas pertambangan tersebut. Belum ada pula penjelasan mengenai luas kawasan yang terdampak serta nilai kerugian negara akibat aktivitas pertambangan yang ditemukan di lokasi.
Satgas PKH Terus Tertibkan Aktivitas Pertambangan Ilegal
Operasi di Kabupaten Kotabaru menjadi bagian dari kegiatan penertiban pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya alam yang dilakukan Satgas PKH. Satuan tugas tersebut dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Melalui peraturan tersebut, pemerintah mengatur mekanisme penertiban penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Penertiban dapat mencakup penguasaan kembali kawasan hutan, penagihan denda administratif, serta langkah penegakan hukum sesuai hasil pemeriksaan. Aktivitas pertambangan tanpa izin menjadi salah satu sasaran pengawasan karena dapat berkaitan dengan pelanggaran penggunaan kawasan hutan dan kerusakan lingkungan. Kegiatan pertambangan yang tidak dikelola sesuai ketentuan juga dapat menyebabkan perubahan bentang alam, sedimentasi sungai, dan gangguan terhadap ekosistem.
Satgas PKH Telah Kuasai Kembali Lebih dari 6 Juta Hektare Kawasan Hutan
Sebelumnya, Satgas PKH melaporkan telah menguasai kembali lebih dari 6 juta hektare kawasan hutan hingga 7 September 2026. Dalam evaluasi yang disampaikan Badan Informasi Geospasial (BIG), penertiban tersebut mencakup kawasan yang sebelumnya dikuasai 1.346 perusahaan. Ketua Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menyampaikan bahwa luas kawasan hutan yang telah dikuasai kembali mencapai 6.001.977,41 hektare.
Dari jumlah tersebut, sekitar 4,11 juta hektare telah diserahkan kepada Agrinas, sedangkan 1,03 juta hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, sekitar 857 ribu hektare masih memerlukan tindak lanjut penyelesaian. Satgas PKH juga melaporkan nilai denda administratif lebih dari Rp15 triliun dalam evaluasi September 2026 tersebut. Pada 6 Oktober 2026, pemerintah kembali mengumumkan penyerahan kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto.
Penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal di Kotabaru menjadi salah satu kegiatan terbaru Satgas PKH dalam upaya mengawasi pemanfaatan sumber daya alam dan memastikan pengelolaan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan hukum. Lima terduga pelaku bersama enam ekskavator yang diamankan dalam operasi tersebut kini menjadi bagian dari proses penanganan perkara oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.
