Nasional

242.482 Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai 1 Januari 2027

Sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu akan diangkat tanpa tes mulai 1 Januari 2027. Dinas pendidikan sedang memetakan sekolah penempatan.

242.482 Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai 1 Januari 2027

Pemerintah akan mengangkat 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Pengangkatan dilakukan secara otomatis tanpa seleksi. Bersamaan dengan perubahan status itu, para guru akan beralih menjadi pegawai pemerintah pusat.

Menjelang pengangkatan, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sedang memetakan sekolah penempatan. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani mengatakan guru bisa ditugaskan di sekolah lain jika hasil pemetaan menunjukkan ada sekolah yang lebih membutuhkan tenaga pengajar.

Dinas Pendidikan Petakan Sekolah Penempatan

Pemetaan didahului verifikasi dan validasi data oleh dinas pendidikan. Tahap ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak guru yang masih aktif mengajar dan berapa besar kekurangan tenaga pengajar di tiap daerah. Dalam proses pendataan, Kemendikdasmen juga melibatkan operator Badan Kepegawaian Daerah.

“Untuk pemetaan saat ini sedang berjalan, semua dinas pendidikan. Karena yang tahu persis keberadaan mereka adalah dinas pendidikan,” kata Nunuk dalam kegiatan Ngopi Bareng Bu Nunuk bersama Forum Wartawan Pendidikan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dinas pendidikan mengusulkan kebutuhan guru melalui Ruang Sumber Daya Manusia (RSDM) Kemendikdasmen. Usulan dari daerah kemudian menjadi dasar bagi kementerian untuk menetapkan kebutuhan guru melalui sistem yang sama.

Nunuk mengatakan penempatan akan mempertimbangkan kebutuhan sekolah dan jarak dari tempat tinggal guru. Kemendikdasmen mengupayakan agar penugasan tetap berada dalam wilayah kewenangan yang sama. Bagi guru dalam kewenangan kabupaten atau kota, perpindahan sekolah dimungkinkan di wilayah tersebut.

Untuk mengantisipasi pemberkasan, Nunuk meminta guru menyiapkan data masing-masing dan sertifikat pendidik bagi yang sudah memilikinya. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik tetap masuk dalam pemetaan penempatan sesuai kebutuhan sekolah.

Gaji dan Tunjangan Dialokasikan Rp23 Triliun

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan jumlah guru yang akan beralih status dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI pada 6 Oktober 2026. Kemendikdasmen menyebut Rp23 triliun dari pagu anggaran kementerian tahun 2027 sebesar Rp89,10 triliun dialokasikan untuk mendukung pembayaran gaji dan tunjangan guru yang beralih menjadi PPPK penuh waktu.

Setelah pengalihan, gaji kelompok guru tersebut akan dibayarkan melalui anggaran pemerintah pusat. Menurut Nunuk, pemerintah daerah masih menganggarkan gaji bagi guru PPPK penuh waktu yang sudah diangkat sebelum 2027.

Pemerintah sedang menyiapkan perangkat hukum untuk pengalihan tata kelola guru ke pusat bersamaan dengan pendataan di daerah. Nunuk berharap dasar hukumnya selesai pada akhir 2026. Petunjuk teknis pelaksanaan akan disusun setelah perangkat hukum tersebut tersedia.

Guru PPPK Penuh Waktu Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027

Dalam rapat koordinasi pada 6 November 2026, pemerintah dan DPR menyepakati perluasan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap ke berbagai profesi. Selain guru, kebijakan itu mencakup antara lain dosen, petugas pemadam kebakaran, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati pemberian kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Guru yang berminat menjadi pegawai negeri sipil harus memenuhi syarat administrasi dan mengikuti tahapan seleksi secara terbuka dan kompetitif.