Nasional

Pemerintah Susun Aturan Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, Siapa yang Wajib Menyiapkan?

Pemerintah menyusun aturan pengelolaan dana cadangan pesangon. Pengusaha wajib menyiapkan dana, dengan pengecualian bagi usaha mikro dan kecil.

Pemerintah Susun Aturan Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, Siapa yang Wajib Menyiapkan?
Foto: KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY

Pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah (PP) tentang pengelolaan dana cadangan pesangon. Dana ini wajib disiapkan pengusaha agar tersedia sumber pembayaran ketika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Undang-undang mengecualikan pengusaha pada usaha mikro dan kecil dari kewajiban menyediakan cadangan tersebut.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan pemerintah belum menunjuk lembaga yang akan mengelola dana itu. Besaran dana yang harus disiapkan perusahaan dan mekanisme penyetorannya juga masih menunggu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“PP-nya sedang diproses. Kadang orang berspekulasi padahal prosesnya juga belum selesai,” kata Dradjad di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Siapa yang Wajib Menyediakan Dana Cadangan Pesangon?

Pasal 253 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan menempatkan kewajiban menyediakan dana cadangan pada pengusaha. Ayat berikutnya menjelaskan kondisi pekerja yang haknya hendak dilindungi, yakni pekerja yang terkena PHK karena alasan selain memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun.

Bagi pekerja, arti penting cadangan ini terletak pada ketersediaan uang saat hubungan kerja berakhir. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah dan DPR menyusun ketentuan tersebut agar perusahaan telah mengalokasikan dana ketika harus membayar pesangon. Menurut dia, aturan pelaksanaannya juga perlu memperhitungkan kemampuan perusahaan.

Khusus usaha mikro dan kecil, pengecualian dalam Pasal 253 ayat (4) berlaku untuk penyediaan dana cadangan. Kewajiban pemberi kerja membayar hak pekerja yang terkena PHK diatur tersendiri dalam Pasal 250. Hak tersebut dapat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah. Besarannya ditentukan melalui kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja.

Pemerintah Belum Menunjuk Danantara

Persoalan lain yang masih terbuka adalah lembaga yang akan menerima dan mengelola dana perusahaan. Pasal 253 ayat (3) menyebut pengelolanya adalah lembaga pemerintah, tetapi pasal itu tidak menyebut nama lembaga tertentu.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026), Yassierli membantah kabar yang menyebut pengusaha harus menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Saat ditanya mengenai kemungkinan pembentukan lembaga baru, ia mengatakan rincian pengelolaan masih harus dibahas.

Yassierli menyebut pengusaha dan serikat pekerja akan dilibatkan dalam penyusunan aturan. Kementerian Ketenagakerjaan juga akan berkonsultasi dengan DPR, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Presiden Prabowo Subianto. Dua hal yang ingin dijaga dalam pembahasan itu ialah kepastian pembayaran bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan kemampuan perusahaan untuk menyiapkan dananya.

Batas Waktu Penetapan Aturan Pelaksana

UU Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Pasal 312 memberi pemerintah waktu paling lama satu tahun sejak tanggal pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksana. Dengan demikian, batas waktu penetapan aturan tersebut jatuh pada 28 Oktober 2027.

Tenggat itu mengikat pemerintah dalam menetapkan aturan pelaksana. Adapun bagi pengusaha, tanggal setoran pertama, jumlah yang harus disiapkan, dan tujuan penyetoran masih menunggu ketentuan resmi. Dalam keterangannya pada 18 November, Dradjad belum mengumumkan jadwal penyetoran dana cadangan pesangon.