Nasional

6 Tindak Pidana Selain Korupsi yang Masuk Cakupan UU Perampasan Aset

UU Perampasan Aset mencakup enam jenis tindak pidana selain korupsi, dari narkotika dan perdagangan orang hingga penipuan investasi.

6 Tindak Pidana Selain Korupsi yang Masuk Cakupan UU Perampasan Aset

DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Aturan yang terdiri atas 74 pasal itu mencakup enam kelompok tindak pidana di luar korupsi, termasuk penipuan investasi yang memenuhi unsur penggunaan teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa aturan ini juga ditujukan untuk memulihkan kerugian korban. Ia mencontohkan perkara investasi bodong yang merugikan banyak orang. Saat pelaku dijatuhi hukuman, korban masih bisa kesulitan mendapatkan kembali uang yang telah mereka setorkan.

Enam Tindak Pidana Selain Korupsi

Enam kelompok tindak pidana tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) naskah yang dibahas DPR dan pemerintah. Selama pembahasan, panitia kerja mempersempit cakupan tindak pidana di luar korupsi dari 13 menjadi enam kelompok. Tindak pidana perpajakan termasuk kategori yang sempat dibahas dan kemudian dikeluarkan dari daftar.

1. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Kedua jenis tindak pidana ini ditempatkan dalam satu kelompok. Dalam perkara peredaran gelap, misalnya, uang yang diperoleh dari penjualan narkotika dapat menjadi objek penelusuran untuk dibuktikan kaitannya dengan tindak pidana.

2. Terorisme dan Pendanaan Terorisme

Cakupan aturan ini meliputi tindak pidana terorisme dan pendanaannya. Perkara pendanaan dapat melibatkan dana yang dikumpulkan, disediakan, atau disalurkan untuk mendukung tindak pidana terorisme. Kaitan antara dana dan tindak pidana menjadi bagian yang diperiksa dalam proses perampasan aset.

3. Penyelundupan Manusia

Penyelundupan manusia antara lain mencakup perbuatan membawa orang melintasi perbatasan tanpa hak yang sah dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam perkara semacam ini, pembayaran yang diterima pihak penyelenggara penyelundupan dapat ditelusuri sebagai aset terkait tindak pidana.

4. Penyelundupan Senjata, Amunisi, dan Bahan Berbahaya

Kategori ini mencakup penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. Penelusuran aset dalam perkara penyelundupan dapat menjangkau keuntungan yang diperoleh dari transaksi atas barang yang diselundupkan, sepanjang kaitannya dengan tindak pidana dapat dibuktikan.

5. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang berkaitan dengan eksploitasi korban, antara lain melalui kerja paksa atau eksploitasi seksual. Perekrutan dan pemindahan korban untuk tujuan eksploitasi dapat terjadi di dalam negeri. Dalam perkara ini, penelusuran aset dapat menyasar keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi tersebut.

6. Penipuan dan/atau Penggelapan dengan Kriteria Tertentu

Kategori keenam mencakup penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Rumusan itu mencakup penggunaan teknologi informasi, dampak ekonomi yang luas, atau keduanya. Habiburokhman menyebut investasi bodong dan perdagangan saham fiktif sebagai contoh perkara yang dibahas DPR.

Perampasan Aset Tetap Melalui Pengadilan

UU Perampasan Aset membuka jalur perampasan tanpa harus lebih dulu ada putusan pidana terhadap pelaku dalam keadaan tertentu. Pasal 6 dalam naskah pembahasan antara lain mencantumkan keadaan ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia atau melarikan diri. Untuk jalur ini, naskah tersebut menetapkan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.

Permohonan perampasan aset tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Dalam laporan paripurna, Habiburokhman juga menyampaikan bahwa pengembalian aset kepada korban diprioritaskan untuk membantu memulihkan kerugian, dengan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Pasal 74 dalam naskah yang disetujui DPR memuat dua syarat pemberlakuan. Aturan mulai berlaku setelah lewat 12 bulan sejak pengundangan dan setelah badan pengelola aset serta badan pengawas dibentuk.