Nasional

Menaker Ungkap Tiga Aspek yang Menentukan Upah Minimum 2027

Menaker Yassierli meminta daerah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum 2027.

Menaker Ungkap Tiga Aspek yang Menentukan Upah Minimum 2027

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta seluruh gubernur mempertimbangkan tiga aspek dalam menetapkan upah minimum 2027, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Menurut Yassierli, data ketiganya harus mencerminkan keadaan di masing-masing daerah agar keputusan pengupahan memperhitungkan kebutuhan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.

Arahan itu tertuang dalam Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Bagi daerah yang sudah memiliki upah minimum pada 2026, besarannya tahun ini menjadi titik awal penghitungan. Dewan pengupahan daerah kemudian menentukan nilai alfa yang akan memengaruhi besaran penyesuaian untuk 2027.

“Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Kebutuhan Hidup Layak Dihitung per Daerah

KHL menjadi acuan untuk melihat seberapa dekat upah minimum yang berlaku dengan biaya yang dibutuhkan pekerja untuk hidup layak. Untuk menghitung upah minimum provinsi (UMP), dewan pengupahan menggunakan KHL provinsi tahun 2026. Untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK), acuannya adalah KHL kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Kementerian Ketenagakerjaan menyusun estimasi KHL menggunakan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik. Pengeluaran yang diperhitungkan mencakup makanan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan, serta kebutuhan pokok lainnya. Khusus untuk estimasi tingkat kabupaten/kota, kementerian mengelompokkan daerah menurut kemiripan karakteristiknya dengan menggunakan 11 parameter.

Dalam pembahasan upah, dewan pengupahan membandingkan estimasi biaya hidup tersebut dengan upah minimum yang sudah berlaku. Yassierli juga meminta dewan pengupahan mendengarkan aspirasi pekerja dan pengusaha di wilayahnya sebelum menyampaikan pertimbangan kepada gubernur.

Peran Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Nilai Alfa

Untuk provinsi atau kabupaten/kota yang sudah memiliki UMP atau UMK pada 2026, pemerintah menggunakan formula penyesuaian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Formula ini memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disebut alfa.

Dalam penghitungan tersebut, angka pertumbuhan ekonomi dikalikan dengan alfa, lalu hasilnya dijumlahkan dengan inflasi. Persentase yang diperoleh digunakan untuk menghitung nilai penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan. Dengan demikian, dua daerah dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang sama dapat memperoleh hasil penyesuaian berbeda apabila nilai alfanya berbeda.

Nilai alfa berada dalam rentang 0,50 hingga 1,00 dan mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam memilih angka pada rentang tersebut, dewan pengupahan mempertimbangkan perbandingan antara upah minimum dan KHL, kepentingan pekerja dan perusahaan, serta faktor ketenagakerjaan yang relevan di daerahnya.

Kewenangan menentukan alfa mengikuti wilayah pengupahan. Dewan Pengupahan Provinsi menentukan alfa untuk penghitungan UMP, sedangkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menentukan alfa untuk penghitungan UMK.

Jadwal Penetapan Upah Minimum 2027

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mewajibkan gubernur menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) apabila persyaratannya terpenuhi. Untuk upah minimum sektoral, gubernur menggunakan rekomendasi dewan pengupahan.

Dalam sosialisasi bersama Kementerian Dalam Negeri pada 16 November 2026, Kemnaker menyampaikan empat tenggat. Pengumuman UMP mendapat giliran pertama, paling lambat 21 November 2026. Berikut jadwal untuk masing-masing jenis upah minimum.

Jenis upah minimumBatas waktu
Upah minimum provinsi (UMP)21 November 2026
Upah minimum kabupaten/kota (UMK)25 November 2026
Upah minimum sektoral provinsi (UMSP)26 November 2026
Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK)30 November 2026