Nasional

UU Perampasan Aset Disahkan: Aset Travel Bodong Bisa Disita untuk Korban

DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset. Kebijakan ini memungkinkan penyitaan aset pelaku kejahatan, termasuk travel bodong, untuk mengembalikan kerugian korban.

UU Perampasan Aset Disahkan: Aset Travel Bodong Bisa Disita untuk Korban
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra (Dwi Rahmawati/detikcom)

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Pengesahan ini membuka peluang untuk menyita aset yang diperoleh dari praktik ilegal, termasuk dari biro perjalanan wisata atau travel bodong, demi memulihkan kerugian yang dialami oleh para korban.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa undang-undang baru ini mencakup dua aspek utama: tindak pidana dan non-tindak pidana atau non-conviction based. Mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana, seperti korupsi, memungkinkan negara untuk menyita seluruh aset pelaku, bahkan yang tidak secara langsung berasal dari hasil kejahatan, jika rampasan dari hasil korupsi belum cukup untuk menutupi kerugian keuangan negara.

Lebih lanjut, Soedeson memaparkan bahwa perampasan aset juga dapat dilakukan dalam kasus di mana pelaku tidak dapat diadili karena berbagai alasan, seperti meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen. Dalam situasi seperti ini, meskipun perkara tidak dapat disidangkan, hasil dari tindak pidana tersebut tetap dapat dirampas untuk kepentingan negara.

Undang-undang ini juga memperluas cakupan perampasan aset untuk berbagai tindak pidana lain, termasuk narkotika, penyelundupan orang dan senjata, serta terorisme. Pengaturan khusus juga diberikan untuk kasus penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang menyebabkan kerugian luas bagi masyarakat.

Soedeson memberikan contoh konkret, seperti kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat namun berakhir dengan penggelapan, atau biro perjalanan wisata ilegal yang mengumpulkan dana untuk keperluan ibadah tetapi gagal memenuhi kewajibannya. “Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban,” tegas Soedeson.

Menurutnya, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada sebelumnya dinilai belum memadai untuk memulihkan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut. Meskipun pelaku dapat dihukum penjara, aset hasil penipuan yang masih dikuasai pelaku belum tentu dapat dikembalikan kepada korban. “Dengan undang-undang ini, aset hasil penipuan dan penggelapan dapat dirampas sepanjang perbuatannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas,” ungkapnya.

Soedeson memastikan bahwa kewenangan negara dalam merampas aset tetap memiliki batasan dan harus melalui mekanisme pengadilan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk keseimbangan terhadap kewenangan besar yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan. “Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan,” pungkas Soedeson.

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri oleh para Wakil Ketua DPR.