Nasional

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, Ini Pokok Aturannya

DPR menyetujui UU Perampasan Aset pada 19 November 2026. Aturan ini mencakup perampasan melalui pengadilan dan pengembalian aset ke korban.

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, Ini Pokok Aturannya

DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Aturan ini mencakup aset terkait tindak pidana korupsi dan sejumlah tindak pidana lain, termasuk penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas.

Salah satu ketentuan utamanya memungkinkan permohonan perampasan aset diajukan ke pengadilan tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Aturan tersebut juga memuat mekanisme pengembalian aset kepada korban dan perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.

DPR Setujui Pengesahan Setelah 18 Tahun

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Setelah Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan, Puan meminta persetujuan fraksi-fraksi atas rancangan tersebut. Anggota DPR yang hadir menyatakan setuju.

Keputusan itu diambil sekitar 18 tahun setelah penyusunan aturan perampasan aset mulai dirintis pada 2008. Pada 6 Oktober 2026, delapan fraksi menyetujui penetapannya sebagai RUU inisiatif DPR. Komisi III bersama pemerintah kemudian menuntaskan pembicaraan tingkat I pada Rabu (18/11/2026) dan menyepakati naskahnya dibawa ke paripurna.

Dalam pembahasan tersebut, Panitia Kerja (Panja) menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Komisi III juga mencatat 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025 untuk menghimpun masukan dari masyarakat, pakar, dan organisasi.

Perampasan Aset Tetap Melalui Pengadilan

Menurut laporan Panja, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan. Permohonan perampasan kemudian diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Ketentuan pidana terhadap pelaku tetap berlaku sesuai aturan yang mengatur tindak pidananya.

Panja juga membahas jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyebut cakupannya meliputi korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Dalam proses pembuktian, aturan ini memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Panja juga memasukkan pengawasan oleh badan independen terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset. Pengelolaan itu mencakup penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan hingga penjualan atau pengembalian aset.

Aset Dapat Dikembalikan kepada Korban

Wakil Ketua Komisi III DPR Mohammad Rano Alfath mengatakan pemulihan kerugian menjadi salah satu pokok pengaturan, terutama bagi korban penipuan investasi. Dalam perkara dengan banyak korban, ia menyoroti pentingnya pendataan pihak yang berhak menerima pengembalian serta penelusuran dan pengamanan aset sejak awal penanganan perkara.

“Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas,” ujar Rano.

Kapan UU Perampasan Aset Mulai Berlaku?

Hingga Kamis (19/11/2026), nomor UU dan tanggal mulai berlakunya belum dapat dikonfirmasi dari naskah resmi yang diundangkan. Berdasarkan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang pada umumnya mulai berlaku pada tanggal pengundangan, kecuali naskahnya menetapkan waktu lain.

Ketentuan peralihan juga menentukan apakah mekanisme baru bisa digunakan untuk perkara lama. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menyoroti Pasal 72 dalam draf yang ia telaah. Menurutnya, rumusan itu membatasi penggunaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset pada tindak pidana yang dilakukan setelah UU berlaku. Cakupan akhirnya akan merujuk pada naskah resmi yang diundangkan.