Petisi daring yang meminta seluruh anggota DPR RI memperlihatkan ijazah pendidikan mereka kepada publik telah mengumpulkan 4.360 tanda tangan terverifikasi di Change.org pada Kamis (19/11/2026). Erik Ferial memulai petisi tersebut pada Jumat (13/11/2026), sehari setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Erik mengaitkan tuntutannya dengan polemik dokumen pendidikan Gibran. Lewat petisi itu, ia juga mendesak anggota DPR RI yang tidak memiliki atau tidak dapat memperlihatkan ijazah pendidikannya agar mengundurkan diri.
Apa Isi Petisi Cek Ijazah Anggota DPR RI?
Tuntutan utama petisi tersebut adalah agar seluruh anggota DPR RI memperlihatkan ijazah mereka kepada masyarakat. Naskah petisi tidak menyebut nama anggota dewan tertentu ataupun merinci siapa yang diminta memeriksa dokumen dan bagaimana pemeriksaan itu akan dilakukan.
Erik menyinggung wacana pemakzulan Gibran dalam latar belakang petisinya. Dalam keterangan resmi MPR, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). Surat yang dibacakan Muzani menyebut Gibran berhenti atas permintaan sendiri.
Desakan membuka dokumen pendidikan juga muncul dalam petisi terpisah yang dibuat Farida Octavia pada 12 November 2026. Petisi Farida merinci permintaan agar pimpinan DPR membuka riwayat pendidikan anggota dewan dari jenjang menengah hingga perguruan tinggi. Ia juga meminta KPU dan kementerian terkait memfasilitasi verifikasi ulang serta membuka hasilnya kepada masyarakat.
Respons DPR dan KPU soal Ijazah Anggota Dewan
Menanggapi desakan keterbukaan ijazah anggota dewan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dokumen pendidikan sudah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat pencalonan. Dasco menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026). Ia menyebut data pencalonan di KPU dapat menjadi rujukan untuk menelusuri riwayat pendidikan anggota DPR.
Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan seluruh calon anggota legislatif yang masuk Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 telah memenuhi syarat pendidikan minimum. Ia juga menyebut masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui mekanisme keterbukaan informasi publik. KPU menyediakan layanan E-PPID untuk menerima permohonan dan mengecek statusnya.
Idham turut menyampaikan data pendidikan terakhir 580 anggota DPR RI, termasuk anggota hasil pergantian antarwaktu hingga Desember 2025. Pendidikan terakhir yang paling banyak tercatat dalam data tersebut adalah SMA, disusul S2 dan S1.
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Anggota DPR RI |
|---|---|
| SMA | 191 |
| D3 | 1 |
| S1 | 146 |
| S2 | 168 |
| S3 | 74 |
| Total | 580 |
Apa Syarat Pendidikan Calon Anggota DPR RI?
Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan syarat pendidikan minimum bagi calon anggota DPR. Calon harus lulus SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur dokumen yang digunakan untuk membuktikan kelulusan tersebut. Bakal calon dapat menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh instansi berwenang. Jika menggunakan ijazah sekolah menengah dari luar negeri, calon juga harus melampirkan surat penyetaraan dari kementerian yang berwenang.
Bakal calon yang mencantumkan gelar akademik dalam daftar pencalonan wajib menyertakan salinan ijazah perguruan tinggi atau surat keterangan penggantinya yang telah dilegalisasi. Apabila timbul keraguan atas dokumen persyaratan yang diserahkan, KPU dapat meminta klarifikasi kepada instansi berwenang dan mencatat hasilnya dalam berita acara.









